Headline News

Usman Warga Pabuaran Resmi Laporkan BRI Unit Pabuaran Beserta Oknum Notaris ke Satreskrim Polres Subang

Foto : Arif Rachman, S.H., kuasa hukum Usman dari Kantor Advokat Arif Rahman & Rekan.

Nuansametro.com - SUBANG | Seorang warga Desa Kadawung, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang bernama Usman (41) resmi melaporkan pihak BRI Unit Pabuaran beserta oknum notaris yang ditunjuknya ke Satreskrim Polres Subang, Rabu (4/11/2026). 

Laporan ini terkait dugaan penipuan dan penggelapan uang pengurusan sertifikat Hak Milik (SHM) yang hingga hampir tiga tahun tak kunjung selesai.

Bayar Rp28 Juta, SHM Tak Kunjung Jadi

Kronologi bermula pada 26 Januari 2024, saat Usman menyerahkan uang sebesar Rp28.000.000 (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) secara langsung kepada pihak BRI Unit Pabuaran. 

Uang tersebut diserahkan sebagai biaya pengurusan peningkatan status tanah dari Girik menjadi SHM, sekaligus syarat pengajuan pinjaman modal usaha. 

Pihak BRI Unit Pabuaran kemudian menunjuk oknum notaris rekanannya untuk mengurus proses tersebut.

Namun hingga November 2026, hampir tiga tahun berlalu, janji sertifikat SHM tak kunjung terwujud.

Dalih Ditolak BPN, Dialihkan ke PTSL Sangat Janggal

Setelah didesak, muncul penjelasan dari pihak notaris, berkas Usman disebut ditolak oleh BPN, lalu diarahkan untuk diurus melalui program PTSL, yang notabene merupakan program pemberian sertifikat tanah gratis dari pemerintah.

Pengalihan ini dinilai sangat janggal dan merugikan. Dari uang Rp28 juta yang disetor untuk jalur reguler berbayar, warga justru dialihkan ke program yang seharusnya tidak dipungut biaya sama sekali.

"Ini yang harus diluruskan. Yang menerima uang Rp 28 juta dari klien kami adalah Pihak BRI Unit Pabuaran. Pihak BRI Unit Pabuaran pula yang menunjuk notarisnya. Jadi tanggung jawab utamanya ada di BRI Unit Pabuaran. Kenapa setelah ditolak BPN tanpa bukti surat penolakan resmi, malah dilempar ke PTSL desa?" tegas Arif Rachman, S.H., kuasa hukum Usman dari Kantor Advokat Arif Rahman & Rekan.

Resmi Lapor Penipuan & Penggelapan ke Polres Subang

Berdasarkan Surat Kuasa No. 051/Adv-AR/X/2026 tanggal 26 Oktober 2026, Usman memberikan kuasa penuh kepada tim pengacaranya untuk menuntut pertanggungjawaban hukum. 

Laporan polisi yang diajukan menjerat terlapor dengan Pasal 492 tentang Tindak Pidana Penipuan dan/atau Pasal 486 tentang Tindak Pidana Penggelapan, UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru).

"Kami hari ini resmi lapor di Satreskrim Polres Subang. Yang kami laporkan adalah Pihak BRI Unit Pabuaran yang menerima uang Rp 28 juta dan menunjuk notaris tersebut, beserta oknum notaris rekanannya dan pihak-pihak di Desa Kadawung yang terlibat pengalihan ke PTSL," jelas Arif Rahman usai mendaftarkan laporan.

Pihak pengacara mendesak Kasat Reskrim Polres Subang untuk segera memanggil dan memeriksa pihak BRI Unit Pabuaran, serta menelusuri aliran dana Rp28 juta tersebut ke mana saja. 

Pihaknya juga meminta BPN Subang membuka data secara transparan, benarkah berkas atas nama Usman pernah ditolak, atau itu sekadar dalih untuk mengalihkan ke program PTSL gratis?

Hingga berita ini diturunkan, pihak BRI Unit Pabuaran, oknum notaris yang ditunjuk, maupun pemerintah Desa Kadawung belum dapat dimintai keterangan dan klarifikasi. Redaksi akan terus mengawal perkembangan kasus ini.

 

• Fitri 

0 Komentar

Posting Komentar
© Copyright 2022 - Nuansa Metro