 |
| Foto : Pangkalan Gas Elpiji subsidi, DNN. (Ist) |
Nuansametro.com - Karawang | Kasus dugaan penyimpangan distribusi LPG 3 kilogram bersubsidi di Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, kian menjadi sorotan publik. Persoalan mencuat setelah armada pengangkut LPG terpantau menurunkan tabung gas di sebuah warung yang diduga bukan pangkalan resmi.
Kejadian ini menimbulkan pertanyaan besar terhadap efektivitas pengawasan agen penyalur dan Pertamina Patra Niaga.
Sales Branch Manager (SBM) Pertamina Patra Niaga, Aldo, membenarkan telah terbit Surat Peringatan (SP) nomor 1 kepada Pangkalan DNN atas dugaan penjualan LPG 3 Kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
"Pemberian SP1 kepada Pangkalan DNN, adalah dugaan penjualan di atas HET," ujar Aldo saat dikonfirmasi, Senin (9/11/2026).
Aldo menegaskan, apabila pelanggaran terulang, sanksi yang lebih berat berupa Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) bisa dijatuhkan.
Namun terbitnya SP1 saja belum menjawab seluruh pertanyaan publik, terutama soal dugaan penurunan tabung LPG ke lokasi yang diduga bukan pangkalan resmi.
Persyaratan Pangkalan Harus Dipenuhi, Jangan Hanya Formalitas
Menurut penjelasan Aldo, sebuah pangkalan resmi wajib memiliki sejumlah fasilitas pendukung, mulai gudang penyimpanan tabung, timbangan, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), alat pendeteksi kebocoran gas, tempat penyimpanan dengan sirkulasi udara baik, serta jarak aman sesuai standar keselamatan.
Jika pangkalan tidak memenuhi syarat, agen dapat diminta melakukan evaluasi terhadap kontrak pangkalan tersebut.
Lembaga pengawas dan masyarakat mempertanyakan apakah pengawasan ke lapangan sudah berjalan maksimal, atau baru bergerak setelah adanya laporan warga.
Agen penyalur seharusnya tidak hanya bertugas menyalurkan tabung gas, melainkan memastikan pangkalan binaannya memenuhi standar keselamatan, kelayakan fasilitas, dan menjual LPG subsidi sesuai HET.
Aliran LPG ke Warung Harus Dilacak Sampai Tuntas
Poin paling krusial yang harus dijelaskan Pertamina adalah aliran tabung LPG yang diduga diturunkan ke warung non‑pangkalan.
Pihak berwenang perlu menelusuri siapa agen penyalurnya, siapa yang mengatur pengiriman, apakah lokasi tersebut terdaftar secara resmi, dan ke mana saja aliran LPG 3 Kg bersubsidi itu berakhir.
LPG 3 Kg adalah barang bersubsidi yang dibiayai anggaran negara untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah.
Jika ada oknum yang menyalurkan ke jalur tidak resmi dan menjual di atas harga yang ditetapkan, maka masyarakat kecil justru menjadi korban.
Publik Minta Pertamina Lakukan Pemeriksaan Lapangan Menyeluruh
Publik mendesak Pertamina Patra Niaga melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan, bukan hanya berhenti pada surat peringatan administratif.
Pemeriksaan harus mencakup status pangkalan, kelengkapan fasilitas, jalur distribusi, catatan armada pengangkut, kesesuaian harga jual, dan tindakan tegas kepada pihak‑pihak yang terbukti melanggar aturan.
Masyarakat berharap persoalan LPG subsidi Wanayasa Purwakarta diselesaikan secara transparan, akuntabel, dan memastikan LPG 3 Kg tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
• Bodong
0 Komentar