 |
| Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) |
Nuansametro.com - Bogor | Desakan keras mengalir ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gerakan Masyarakat Sipil Bogor Bersatu mendesak lembaga antirasuah tersebut segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi upah pungut di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Penanganan perkara yang dinilai masih berjalan lambat membuat masyarakat semakin gelisah dan meminta kejelasan proses hukum.
Jangan Hanya Menyentuh Pelaksana Lapangan
Koordinator Gerakan Masyarakat Sipil Bogor Bersatu se-Bogor Raya, Rizwan Riswanto, menegaskan penegakan hukum harus mengungkap semua pihak yang terlibat, termasuk mereka yang berada di tingkat pengambil kebijakan.
"Jangan sampai penegakan hukum hanya menyentuh pelaksana di lapangan, sementara pihak-pihak yang diduga memiliki peran lebih besar justru tidak tersentuh. Setiap dugaan penyimpangan harus diusut secara menyeluruh, transparan, dan tidak tebang pilih," tegas Rizwan kepada wartawan.
Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan proyek pembangunan di Kabupaten Bogor. Mulai dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, setiap tahapan harus dijalankan sesuai ketentuan. Uang rakyat, tegasnya, bukan dana yang bisa dialihkan seenaknya.
DPRD Diminta Kerja Lebih Serius
Rizwan juga meminta DPRD Kabupaten Bogor menjalankan fungsi pengawasannya secara sungguh-sungguh, bukan sekadar seremonial rapat di ruang sidang.
"Fungsi pengawasan DPRD harus dirasakan masyarakat. Jangan sampai hanya sebatas formalitas rapat, sementara persoalan di lapangan tidak mendapatkan perhatian serius," ujarnya.
Bupati Rudy Susmanto: Hormati Proses Hukum, Siap Buka Semua Data
Di sisi lain, Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan sikapnya: menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan siap memberikan dukungan penuh kepada KPK.
"Kita percaya aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya secara baik. KPK terus melakukan pemeriksaan secara maraton. Jajaran Pemkab Bogor terbuka dan siap menyediakan seluruh data serta keterangan yang dibutuhkan," ujar Rudy kepada wartawan di Bogor, Jumat (30/10/2026).
Rudy juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan menyerahkan penyelesaian perkara ini kepada jalur hukum yang berlaku.
"Mari kita perangi korupsi bersama-sama. Ingin Bogor jauh lebih maju, sehat lahir batin, pemerintahnya juga sehat. Semua kita serahkan pada proses hukum yang berjalan," tutupnya.
Masyarakat Tak Akan Tinggal Diam
Rizwan menegaskan, masyarakat sipil akan terus mengawal proses ini. Jika pengawasan pemerintah tidak berjalan maksimal, maka masyarakat harus mengambil peran sebagai pengawas tertinggi.
Kini publik menunggu, apakah KPK akan benar-benar mengusut tuntas ke atas, atau sekadar menyelesaikan persoalan di permukaan saja? (***)
0 Komentar