BM PAN Sorot Dugaan Pelanggaran TKA di Karawang, Dede Mulyana: "Jangan Lindungi Perusahaan Nakal, Imigrasi Juga Jangan Diam!"

Foto : Ketua DPD Barisan Muda PAN (BM PAN) Kabupaten Karawang, Dede Mulyana.

Nuansanetro.com - Karawang  | Isu dugaan ribuan Tenaga Kerja Asing (TKA) beroperasi tanpa kejelasan administrasi di lumbung industri Karawang memicu sorotan tajam. Ketua DPD Barisan Muda PAN (BM PAN) Kabupaten Karawang, Dede Mulyana, menyuarakan kemarahan sekaligus mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh tanpa pandang bulu.

"Karawang ini lumbung industri nasional. Jangan sampai kita menjadi tamu di rumah sendiri. Jika dugaan pelanggaran TKA ini benar, ini soal keberpihakan negara kepada rakyatnya," tegas Dede Mulyana saat dihubungi awak media, Selasa (3/11).

Tiga Hal yang Dipertanyakan

Dede menegaskan regulasi sudah sangat jelas dalam UU No. 13/2003 jo UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja. Namun di lapangan, tiga hal krusial patut dipertanyakan.

"Setiap TKA wajib punya RPTKA yang disahkan, ada jabatan yang haram diduduki asing seperti HRD dan Personalia, dan perusahaan wajib melakukan transfer pengetahuan. Pertanyaannya, apakah ini sudah dijalankan di Karawang?" Ujarnya.

Pemerintah daerah, kata dia, tidak boleh berhenti sekadar mencatat nama dan jumlah. Harus ada pemeriksaan menyeluruh, dokumen, jabatan yang diduduki, masa kerja, hingga realisasi alih pengetahuan ke pekerja lokal.

Sidak Tanpa Tebang Pilih

Dede mendesak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Karawang, Kantor Imigrasi Kelas II Karawang, serta Satgas Pengawasan TKA untuk turun langsung ke lapangan dan melakukan sidak menyeluruh.

"Pemerintah harus turun tangan memastikan apakah seluruh TKA di Karawang ini sudah memiliki dokumen lengkap, termasuk izin keimigrasian dan KITAS-nya. Kalau ada pelanggaran, sanksi tegas harus dijatuhkan tanpa pandang bulu. Jangan tebang pilih hanya karena perusahaannya besar dan investasinya triliunan, Imigrasi juga jangan diam," tandasnya.

Investasi Ya, Kerja Warga Prioritas

Dede menegaskan pihaknya tidak menolak investasi. Namun kedaulatan kesempatan kerja adalah harga mati.

"Kami dari BM PAN Karawang berdiri bersama pekerja lokal. Investasi yes, tapi kesempatan kerja warga Karawang harus jadi prioritas utama," pungkasnya.

BM PAN Karawang berkomitmen terus mengawal isu ini hingga ada tindakan nyata dan transparan dari pemerintah. Warga Karawang bukan penonton di tanahnya sendiri.

 

• Fitri