Headline News

LBH Arya Mandalika Desak Satreskrim Usut Dugaan Pencatutan Nama Polresta Karawang

Foto : Tangkapan layar proses penggerebekan terhadap dugaan penjual Obat-obat Tertentu (OOT) 

Nuansametro.com - Karawang | Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Arya Mandalika mendesak Satreskrim Polresta Karawang segera menelusuri dugaan penyalahgunaan nama institusi kepolisian dalam aktivitas yang diduga berkaitan dengan permintaan uang kepada sejumlah pihak penjual Obat-Obatan Tertentu (OOT), khususnya tramadol. Praktik ini dilaporkan terjadi di wilayah Kabupaten Karawang, Bekasi, dan sekitarnya.

Diduga Menyamar, Lakukan Sidak, Hingga Minta Uang

Presiden Direktur LBH Arya Mandalika, Hendra Supriatna, mengungkapkan pihaknya telah melakukan penelusuran awal dan menemukan indikasi kuat adanya pihak yang mendatangi toko obat dengan dugaan membawa-bawa nama Satnarkoba Polresta Karawang. 

Aktivitas tersebut disertai tindakan menyerupai inspeksi, penggeledahan, hingga pengambilan barang yang disebut sebagai barang bukti. 

Bahkan menurut Hendra, muncul dugaan adanya permintaan uang, termasuk dugaan setoran rutin bulanan dan penggunaan rekening pihak ketiga untuk menerima aliran dana tersebut.

"Kami tidak ingin nama besar institusi Polri dipergunakan oleh pihak mana pun untuk kepentingan pribadi. Kalau benar ada pihak yang mengatasnamakan polisi, melakukan sidak tanpa kewenangan, meminta uang, atau menggunakan nama pejabat penegak hukum untuk menekan orang lain, maka harus diproses sesuai hukum yang berlaku," tegas Hendra, Sabtu (31/10/2026).

Punya Rekaman Video & Bukti, Siap Serahkan ke Penyidik

LBH Arya Mandalika mengklaim memiliki sejumlah bahan investigasi mulai dari rekaman video kegiatan sidak, dokumentasi, transkripsi percakapan, komunikasi elektronik, hingga informasi yang dikaitkan dengan dugaan aliran dana. 

Salah satu rekaman disebut menyebut nama Polresta Karawang dan Satnarkoba Polresta Karawang. Namun Hendra menegaskan, penyebutan nama kepolisian belum tentu membuktikan operasi resmi.

"Jangan sampai masyarakat dibuat percaya bahwa seseorang sedang memberantas peredaran obat-obatan terlarang, sementara di balik aktivitas tersebut justru muncul dugaan praktik yang bertentangan dengan hukum," ujarnya.

Media Juga Harus Bertanggung Jawab

LBH Arya Mandalika juga menyoroti peran konten kreator dan media daring yang dinilai perlu ditelusuri kaitannya dengan persoalan ini. Media seharusnya menjadi instrumen kontrol sosial, bukan sarana intimidasi atau pencarian keuntungan pribadi.

Pemeriksaan Harus Menyeluruh, Bukan Sebagian

Hendra meminta aparat tidak hanya memeriksa pihak penjual obat, tetapi juga menelusuri siapa sebenarnya pihak yang berada di balik aktivitas tersebut. Jika bukti permulaan cukup, pihak yang bertanggung jawab harus diproses hukum.

"Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan karena nama institusi kepolisian diduga dijadikan alat untuk kepentingan pribadi. Pemberantasan obat-obatan harus dilakukan oleh aparat berwenang dan sesuai prosedur hukum," tutup Hendra.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait dan membuka ruang hak jawab bagi siapa pun yang merasa disebut dalam pemberitaan ini. Perkembangan selanjutnya akan dipantau.


• red

0 Komentar

Posting Komentar
© Copyright 2022 - Nuansa Metro