![]() |
| Foto : Ketua Umum Paguyuban Masyarakat Karawang (MASKAR) |
Nuansametro.com - Karawang | Ketua Umum Paguyuban Masyarakat Karawang (MASKAR) berharap kepada Bupati Karawang dan Ketua DPRD Karawang terkait kekeringan ekstrem yang melanda areal persawahan di sekitar 20 kecamatan di Kabupaten Karawang harus segera ditangani dengan serius.
Menurut Supardi, pasokan air dari Waduk Jatiluhur dikabarkan berjalan normal dan tidak pernah dikurangi, sementara anggaran pembangunan serta pemeliharaan saluran irigasi setiap tahun tersedia. Lantas, mengapa petani tetap menderita kekeringan?
Bukan Soal Air, Bukan Soal Uang Tapi Soal Sinergi Yang Hilang
Ketua Umum MASKAR, Supardi Nugraha, dalam keterangan persnya menyampaikan temuan penting hasil pantauan langsung ke lapangan. Debit air dari Waduk Jatiluhur tidak bermasalah, dan setiap tahun anggaran APBD maupun APBN telah disalurkan untuk perbaikan serta pemeliharaan jaringan irigasi.
"Kami menyimpulkan bahwa kegagalan distribusi air irigasi terjadi bukan karena air tidak ada atau anggaran tidak tersedia, melainkan akibat minimnya koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi fungsional antar-instansi," tegas Supardi.
Tiga instansi yang dinilai belum bekerja terintegrasi, Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Karawang, Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Karawang, serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum.
Menurutnya, ketiadaan kerja sama yang utuh membuat infrastruktur yang dibangun dengan uang negara tidak berfungsi optimal saat paling dibutuhkan petani.
Tiga Langkah Mendesak Yang Diminta MASKAR
MASKAR mendesak pemerintah daerah segera,
1. Memanggil ketiga instansi terkait untuk evaluasi teknis bersama dan pemetaan titik hambatan aliran irigasi
2. Mempercepat langkah darurat: normalisasi saluran sekunder dan program pompanisasi di 20 kecamatan terdampak
3. Membentuk forum koordinasi berkala antar-instansi sebelum musim kemarau tiba, agar masalah serupa tidak terulang
"Infrastruktur sudah dibangun, air tersedia, anggaran telah dikeluarkan. Yang hilang hanyalah satu hal, kerja sama yang terpadu. Jangan biarkan petani menderita setiap musim kemarau hanya karena birokrasi tidak tersambung," pungkas Supardi Nugraha, Ketua Umum MASKAR.
Pemerintah Kabupaten Karawang dan DPRD diharapkan segera menindaklanjuti hal ini demi menyelamatkan produktivitas pertanian dan hajat hidup ribuan petani di wilayah lumbung pangan ini.
• irfan

0 Komentar