Headline News

Kejari Karawang Terima Hitungan BPK, Kerugian Negara Dugaan Korupsi KPR Sebesar Rp 721 Miliar

Foto : Penyerahan laporan diterima oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang melalui Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) pada Kamis, 29 Oktober 2026. (Istimewa) 


Nuansametro.com - Karawang | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia resmi menyerahkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan korupsi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank Himbara Kantor Cabang Karawang kepada PT Bumi Arta Sedayu periode 2021–2024. 

Kerugian negara dalam kasus ini tercatat mencapai Rp721.687.355.345,11 atau sekitar Rp721,68 miliar.

Penyerahan laporan diterima oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang melalui Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) pada Kamis, 29 Oktober 2026.

Laporan BPK Kunci Penyidikan

Kepala Seksi Intelijen Kejari Karawang, Fadhil Razief Hertadamanik, menyatakan hasil perhitungan BPK menjadi aspek sangat penting untuk memperjelas konstruksi perkara dan memperkuat pembuktian.

"Perhitungan kerugian keuangan negara menjadi bagian penting dalam proses penyidikan. Penanganan dilakukan secara profesional, mengedepankan prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, dan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah," ujarnya.

Sejak perkara masuk tahap penyidikan, tim telah meneliti dokumen pengajuan, persetujuan, hingga pencairan KPR, memeriksa sejumlah saksi, dan berkoordinasi dengan pihak terkait. 

Dengan diterimanya laporan BPK, penyidik kini akan memperkuat konstruksi perkara, melengkapi pemberkasan, dan melanjutkan proses hukum ke tahap berikutnya.

Tak Hanya Usut, Juga Pulihkan Aset Negara

Kejari Karawang menegaskan penanganan perkara tidak berhenti pada penindakan. Langkah pemulihan aset atau asset recovery juga menjadi fokus utama guna memulihkan kerugian keuangan negara secara optimal.

"Seluruh proses dilakukan secara independen, bebas dari intervensi pihak mana pun, dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," tegas Fadhil.

Masyarakat diimbau turut mendukung penegakan hukum dan menyampaikan informasi yang relevan jika mengetahui hal-hal terkait perkara tersebut. 

Perkembangan selanjutnya akan disampaikan kepada publik sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (Irfan sahab) 

0 Komentar

Posting Komentar
© Copyright 2022 - Nuansa Metro