|
Nuansametro.com - Karawang | Status tersangka dan penahanan Kepala Desa Wanasari, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, yang juga sebagai Ketua Apdesi Provinsi Jawa Barat, S.WK, di Markas Besar Polri mendesak langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Karawang.
S.WK ditahan terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat UU Minerba atau dugaan kegiatan penambangan tanpa izin.
Menyikapi hal tersebut, Sekjen LSM Kompak Reformasi Pancajihadi Al Panji mendesak Bupati segera menonaktifkan Kepala Desa Wanasari dan menunjuk Pejabat Sementara (Pjs) guna menjaga efektivitas pemerintahan desa.
Menurut Panji, langkah ini sejalan dengan kewenangan Bupati berdasarkan usulan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
"Kita tidak mempersoalkan benar-salahnya kasus yang menimpa beliau, biarlah hukum yang berjalan. Tapi yang penting, pelayanan masyarakat tidak boleh berhenti, administrasi desa tidak boleh cacat hukum karena kosongnya pimpinan," tegas Al Panji, Minggu (18/10).
Al Panji menegaskan, keberadaan pemimpin yang jelas di desa adalah kebutuhan mendesak warga. Tanpa penjabat definitif maupun sementara, berbagai urusan warga berisiko terhambat dan kehilangan kejelasan hukum.
"Bupati wajib bertindak cepat demi kepentingan publik. Penunjukan pejabat sementara bukan bentuk penghakiman, melainkan langkah administratif agar roda pemerintahan desa tetap berjalan baik, tertib, dan terjamin secara hukum," pungkasnya.
Kuasa hukum S.WK, Eigen Justisi, ST.,SH.,MH, saat dihubungi Redaksi Nuansa Metro membenarkan bahwa klein nya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri).
"Iya Benar, namun beliau saat ini sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit," Ujar Eigen Justisi singkat, Minggu (18/10).
Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Karawang terkait tindak lanjut penonaktifan maupun penunjukan pejabat pengganti.
• NP
0 Komentar