GMNI Karawang Pasang Spanduk di Bundaran Ciplaz, Soroti Karhutla dan Krisis Air

Foto : Kawasan Bundaran Ciplaz Karawang kini menyapa warga dengan pesan keras, "Karhutla dan Karawang Darurat Kekeringan." Melalui pemasangan spanduk tersebut, DPC GMNI Karawang menyoroti keterpurukan lingkungan yang makin terasa di Kabupaten Karawang. 

Nuansametro.com - Karawang | Kawasan Bundaran Ciplaz Karawang kini menyapa warga dengan pesan keras, "Karhutla dan Karawang Darurat Kekeringan." Melalui pemasangan spanduk tersebut, DPC GMNI Karawang menyoroti keterpurukan lingkungan yang makin terasa di Kabupaten Karawang, sekaligus mendesak pemerintah dan seluruh elemen masyarakat tidak menutup mata terhadap ancaman nyata ini.

Aksi ini disampaikan oleh Wakil Kepala Bidang Advokasi dan Hukum DPC GMNI Karawang, Tri Prasetyo Putra Mumpuni. Ia menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan serta krisis ketersediaan air bersih bukan sekadar berita cuaca yang datang dan pergi, melainkan ancaman langsung terhadap keberlangsungan hidup masyarakat dan ketahanan pangan daerah.

"Ketika lingkungan rusak dan masyarakat kesulitan mendapat air, yang dipertaruhkan bukan hanya kondisi alam, tetapi keberlangsungan kehidupan warga dan kesejahteraan petani. Persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai isu musiman," ujar Tri Prasetyo Putra Mumpuni.

Pesan di Ruang Publik, Seruan untuk Tindakan Nyata

Pemasangan spanduk di titik strategis kota ini bukan sekadar seruan keprihatinan. Lebih dari itu, GMNI Karawang ingin membuka ruang kesadaran bersama: pencegahan karhutla, pengelolaan sumber daya air, dan perlindungan terhadap masyarakat terdampak harus menjadi prioritas berkelanjutan, bukan hanya saat musim kemarau tiba.

"Pesan kami sederhana: persoalan lingkungan harus dijawab dengan tindakan nyata. Jangan sampai masyarakat terus menanggung dampaknya, sementara upaya pencegahan dan penanganannya tidak berjalan secara berkelanjutan," tegasnya.

Kini pesan itu terbaca oleh siapa pun yang melintas. Pertanyaannya tinggal satu: apakah pesan tersebut hanya akan berakhir di spanduk, atau benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan yang melindungi air, tanah, dan kehidupan rakyat Karawang?. (*)