DPD Aliansi Merah Putih bersama DPD Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia Gelar Audiensi Dengan Ketua Komisi I DPRD Karawang

Foto : Pertemuan Komisi 1 DPRD karawang membahas sejumlah persoalan mendesak ribuan PPPK Paruh Waktu di daerah ini, mulai dari kepastian status, validasi data, hingga peningkatan kesejahteraan.

Nuansametro.com - Karawang | DPD Aliansi Merah Putih bersama DPD Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia Kabupaten Karawang menggelar audiensi dengan Ketua Komisi I DPRD Karawang, Saefudin Zuhri, S.H., dan Anggota Komisi I Lili Mahali, S.Sos. 

Pertemuan ini membahas sejumlah persoalan mendesak ribuan PPPK Paruh Waktu di daerah ini, mulai dari kepastian status, validasi data, hingga peningkatan kesejahteraan.

Target Transisi 1 Januari 2027, Tanpa Tes Ulang

Aliansi mendorong kepastian hukum peralihan status menjadi PPPK Penuh Waktu, dengan target realisasi pada 1 Januari 2027,namun tetap menunggu regulasi resmi pemerintah pusat. 

Poin penting yang diperjuangkan: proses transisi tanpa tes ulang. Aspirasi ini mendapat dukungan untuk diperjuangkan bersama.

Data & Status Harus Selaras dengan Tupoksi Riil

Ditekankan pula perbaikan administrasi: banyak guru dan bidan yang justru tercatat sebagai tenaga teknis dalam SK. 

Aliansi meminta Pemkab Karawang meninjau ulang agar status kepegawaian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi riil di lapangan.

Minta APBN Dukung Gaji & Kesejahteraan Layak

Menyikapi rendahnya penghasilan sebagian tenaga kependidikan, aliansi mendesak standar penghasilan yang lebih layak. 

Selain itu, diusulkan agar ke depan alokasi gaji PPPK Paruh Waktu turut didukung APBN, tidak hanya membebani APBD.

Akan Dipertemukan Dengan BKPSDM & Instansi Terkait

Saefudin Zuhri menyatakan siap mengawal pendataan melalui BKPSDM Karawang dan berencana memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) lanjutan yang melibatkan kepala dinas terkait. 

"Perjuangan ini akan terus dijalankan hingga tercipta kepastian status yang adil dan menyejahterakan," tegas aliansi. (*)