 |
| Foto : Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Karawang (AMPERA KARAWANG) melayangkan ultimatum kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Karawang agar segera mengevaluasi kebijakan perbaikan jalan Tuparev |
Nuansametro.com - KARAWANG | Polemik perbaikan jalan menggunakan paving block di Jalan Tuparev, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, kembali memantik kritik keras. Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Karawang (AMPERA KARAWANG) melayangkan ultimatum kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Karawang agar segera mengevaluasi kebijakan perbaikan jalan yang dinilai menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
Melalui aksi simpatik di sepanjang Jalan Tuparev, Senin (20/10/2026) petang, AMPERA membentangkan poster dan spanduk sebagai bentuk penolakan terhadap penggunaan paving block di ruas jalan protokol tersebut.
Mereka juga menyoroti kondisi jalan dan sistem drainase di Kabupaten Karawang yang dinilai membutuhkan pembenahan serius.
Sorotan utama massa tertuju pada kondisi Jalan Tuparev yang berdebu setelah pekerjaan perbaikan paving block. Kondisi tersebut dikhawatirkan mengganggu kenyamanan pengguna jalan dan berpotensi berdampak terhadap kesehatan masyarakat, terutama warga yang beraktivitas di sekitar lokasi.
Bagi AMPERA, persoalan ini bukan sekadar perdebatan mengenai jenis material jalan, melainkan menyangkut kualitas pekerjaan, tanggung jawab kontraktor, efektivitas pengawasan, serta keberpihakan pembangunan infrastruktur terhadap kepentingan publik.
Dalam aksi tersebut, AMPERA menyampaikan empat tuntutan utama kepada DPUPR Kabupaten Karawang.
Empat Tuntutan AMPERA: Kontraktor, Pejabat, hingga Infrastruktur Jalan Disorot
1. Desak Blacklist Kontraktor yang Dinilai Tidak Bertanggung Jawab
AMPERA mendesak DPUPR Kabupaten Karawang mengevaluasi kontraktor pelaksana proyek infrastruktur yang dinilai tidak profesional dalam menjalankan pekerjaan.
Mereka meminta kontraktor yang terbukti melanggar ketentuan kontrak, spesifikasi teknis, maupun standar kualitas pekerjaan diberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku, termasuk pencantuman dalam daftar hitam apabila memenuhi persyaratan hukum.
Menurut AMPERA, proyek infrastruktur yang menggunakan anggaran publik harus dikerjakan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
2. Kadis PUPR Diminta Bertanggung Jawab, Kabid Jalan dan Jembatan Dievaluasi
AMPERA juga mendesak Kepala DPUPR Kabupaten Karawang agar tidak sekadar memberikan pembelaan terhadap jajarannya, tetapi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pengawasan dan perencanaan pembangunan jalan.
Mereka bahkan meminta Kepala Bidang Jalan dan Jembatan dicopot dari jabatannya karena menilai terdapat persoalan dalam pengawasan dan perencanaan pekerjaan infrastruktur.
Tuntutan tersebut menjadi bentuk tekanan agar jajaran DPUPR menunjukkan tanggung jawab institusional atas kualitas pekerjaan yang menjadi sorotan masyarakat.
Meski demikian, desakan pencopotan tersebut merupakan sikap AMPERA dan perlu ditindaklanjuti melalui evaluasi serta pemeriksaan objektif oleh pihak berwenang.
3. Tolak Paving Block, AMPERA Minta Jalan Tuparev Dibetonisasi
Penolakan terhadap pemasangan paving block di Jalan Tuparev menjadi salah satu poin paling tegas dalam aksi tersebut.
AMPERA menilai Jalan Tuparev sebagai salah satu ruas jalan protokol utama di Karawang membutuhkan konstruksi yang kuat, berkualitas, dan sesuai dengan karakteristik lalu lintas serta kebutuhan jangka panjang.
Mereka mendesak pemerintah daerah menghentikan penggunaan paving block di ruas tersebut dan mempertimbangkan betonisasi sebagai alternatif penanganan jalan.
Bagi AMPERA, pembangunan jalan protokol seharusnya tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan, tetapi juga memperhitungkan daya tahan konstruksi, kenyamanan pengguna jalan, dan efisiensi biaya pemeliharaan.
4. Desak Pembenahan Jalan Rusak dan Drainase di Seluruh Karawang
Tak hanya Jalan Tuparev, AMPERA turut mendesak DPUPR melakukan pembenahan menyeluruh terhadap jalan rusak dan sistem drainase yang dinilai belum optimal di berbagai wilayah Kabupaten Karawang.
Mereka menilai persoalan infrastruktur jalan dan drainase harus ditangani secara terintegrasi. Kerusakan jalan, saluran air yang tidak berfungsi optimal, hingga genangan yang berpotensi memicu kemacetan dinilai membutuhkan langkah nyata, bukan sekadar penanganan sesaat.
AMPERA meminta pemerintah daerah menetapkan prioritas perbaikan berdasarkan tingkat kerusakan, kebutuhan masyarakat, dan risiko yang ditimbulkan.
Ultimatum 3x24 Jam, AMPERA Ancam Tutup Akses Jalan Tuparev
Tak berhenti pada penyampaian aspirasi, AMPERA memberikan tenggat waktu 3x24 jam kepada DPUPR Kabupaten Karawang untuk merespons tuntutan mereka.
Salah satu perwakilan AMPERA dalam orasinya menegaskan, pihaknya akan mengambil langkah aksi lanjutan apabila tuntutan tersebut tidak mendapat tanggapan.
"3x24 jam sejak aksi ini, jika tuntutan AMPERA Karawang tidak digubris, maka kami akan turun menutup akses Jalan Tuparev," tegasnya.
 |
Ancaman tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah daerah bahwa persoalan kualitas infrastruktur di Jalan Tuparev telah memicu ketidakpuasan sebagian elemen masyarakat.
Namun, rencana penutupan jalan juga berpotensi mengganggu mobilitas warga dan arus lalu lintas. Karena itu, penyelesaian melalui dialog terbuka, pemeriksaan teknis, dan tindak lanjut yang terukur menjadi penting agar persoalan tidak semakin meluas.
DPUPR Dituntut Buka Suara
Hingga berita ini ditulis, redaksi masih berupaya meminta tanggapan resmi dari DPUPR Kabupaten Karawang mengenai empat tuntutan yang disampaikan AMPERA, termasuk alasan penggunaan paving block di Jalan Tuparev, pengawasan kualitas pekerjaan, serta langkah penanganan dampak debu yang dikeluhkan.
Penjelasan resmi dari DPUPR diperlukan untuk memberikan gambaran utuh mengenai dasar teknis pekerjaan, standar kualitas yang digunakan, dan rencana tindak lanjut atas kritik masyarakat.
Kini, publik menanti respons konkret pemerintah daerah. Apakah tuntutan AMPERA akan dijawab dengan evaluasi terbuka dan perbaikan nyata, atau polemik Jalan Tuparev justru berkembang menjadi konflik yang lebih besar?
Satu hal yang menjadi perhatian: pembangunan infrastruktur menggunakan uang publik harus mengutamakan kualitas, keselamatan, dan kepentingan masyarakat.
• Irfan
0 Komentar