Headline News

Kejari Karawang Sikat Dugaan Mafia KPR PT BAS, 3 Tersangka Ditahan, Pihak Bank Dibidik!

Foto : Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang saat konferensi pers mengungkap dugaan korupsi dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) oleh bank pemerintah kepada perusahaan properti PT BAS. (Irfan)

Nuansametro.com - Karawang | Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang mengungkap dugaan korupsi dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) oleh bank pemerintah kepada perusahaan properti PT BAS. Kasus yang berlangsung pada periode 2021–2024 itu menyeret empat orang sebagai tersangka dan disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sementara mencapai Rp237,07 miliar.

Tim penyidik Pidana Khusus Kejari Karawang menetapkan empat tersangka berinisial VY, HJ, OH, dan HH. Dari empat tersangka tersebut, tiga orang telah ditahan di Lapas Kelas II Karawang untuk masa penahanan selama 20 hari ke depan, sedangkan satu tersangka lainnya mangkir dari pemeriksaan pada Kamis (3/9/2026).

Kepala Kejari Karawang Dedy Irwan Virantama mengatakan, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam proses penyaluran KPR bagi konsumen proyek perumahan PT BAS, termasuk Kartika Residence dan Citra Swarna Grande di Kabupaten Karawang.

“Penyidik menahan tiga tersangka dan dititipkan sebagai tahanan penyidik Pidsus di Lapas Kelas II Karawang untuk masa penahanan 20 hari kerja. Sementara satu tersangka lainnya mangkir dari pemeriksaan,” ujar Dedy, Jumat (4/9/2026).

Modus Diduga Terstruktur

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan Kejari Karawang, tersangka VY, selaku Direktur PT BAS, diduga berperan dalam menentukan kebijakan perusahaan dan memerintahkan manipulasi data pengajuan KPR.

Modus yang diduga digunakan antara lain pemakaian identitas pihak lain atau debitur “topengan” untuk mengatasi tingginya penolakan kredit akibat buruknya riwayat Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK calon debitur.

VY juga diduga memerintahkan pembentukan “Tim Batik”, yang bertugas memanipulasi data pekerjaan dan penghasilan calon konsumen. 

Penyidik menduga praktik tersebut dilakukan melalui pinjam nama, pemalsuan slip gaji hingga rekening koran.

Selain itu, VY diduga bertanggung jawab atas pemberian sejumlah uang kepada pejabat dan pegawai Bank Himbara KC Karawang untuk memperlancar persetujuan KPR yang datanya telah dimanipulasi.

Sementara HJ, yang menjabat General Manager Sales & Marketing PT BAS periode 2020–2024, diduga berperan dalam strategi pemasaran sekaligus berkoordinasi dengan pihak bank untuk mempercepat proses persetujuan KPR.

HJ diduga membentuk dan mengoordinasikan “Tim Batik” bersama OH, Sales Manager PT BAS, untuk memanipulasi data pekerjaan dan penghasilan konsumen, termasuk calon debitur yang menggunakan identitas pihak lain.

Adapun OH diduga mengoordinasikan tim sales marketing di lapangan serta mengarahkan penggunaan debitur topengan. Sedangkan HH, yang menjabat Manager KPR PT BAS periode 2020–2024, diduga berperan dalam pembuatan dokumen palsu dan manipulasi persyaratan KPR.

HH juga disebut aktif berkoordinasi dengan pihak bank melalui pemberian sejumlah uang kepada pejabat dan pegawai Bank Himbara KC Karawang guna mempercepat persetujuan KPR.

271 Saksi, 495 Barang Bukti

Penyidikan kasus tersebut disebut telah berjalan cukup panjang. Kejari Karawang mengaku telah memeriksa sekitar 271 saksi dan ahli.

Selain itu, penyidik telah melakukan penyitaan terhadap 495 barang bukti, yang terdiri atas sertifikat tanah dan bangunan, barang bukti elektronik, uang dalam rekening escrow, serta sejumlah bangunan.

Yang paling mencolok, berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPK RI, kerugian keuangan negara sementara mencapai Rp237.078.338.982,50.

Angka tersebut berasal dari 445 debitur.

“Kerugian tersebut timbul dari penggunaan dokumen yang tidak sah oleh PT BAS dalam proses pengajuan KPR kepada Bank Himbara KC Karawang,” kata Dedy.

Pihak Bank Masih Didalami

Kasus ini belum berhenti pada empat tersangka dari pihak PT BAS. Kejari Karawang menyatakan masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk pihak perbankan.

Penyidik tengah menelusuri dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas penyaluran KPR bagi konsumen PT BAS.

Dengan demikian, konstruksi perkara tersebut masih dapat berkembang seiring pendalaman penyidikan dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak lain yang dinilai mengetahui maupun memiliki peran dalam proses penyaluran kredit.

Para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana korupsi sebagaimana konstruksi pasal yang disampaikan penyidik Kejari Karawang, termasuk ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kejari Karawang menegaskan penyidikan akan dilakukan secara profesional, independen, dan akuntabel.

“Proses penyidikan akan dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian,” tegas Dedy.


• Irfan/Bodong 

0 Komentar

Posting Komentar
© Copyright 2022 - Nuansa Metro