 |
| Foto : Masyarakat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (BEM FKIP) Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang menggelar aksi solidaritas di Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, Senin (14/9/2026). |
Nuansametro.com - Karawang | Di tengah gegap gempita peringatan Hari Jadi Kabupaten Karawang ke-393, suara kritis justru datang dari Karawang Selatan. Masyarakat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (BEM FKIP) Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang menggelar aksi solidaritas di Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, Senin (14/9/2026).
Aksi tersebut menyoroti kondisi infrastruktur yang dinilai belum sejalan dengan narasi pemerataan pembangunan.
Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah Jalan Badami-Loji, yang menurut massa aksi mengalami kerusakan parah dan dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Melalui rilis BEM FKIP UBP Karawang Kabinet Lentera, massa menyampaikan delapan tuntutan kepada Pemkab Karawang.
Mereka mendesak pemerintah segera merealisasikan perbaikan Jalan Badami-Loji sekaligus menetapkan tenggat waktu yang jelas dan terbuka kepada publik.
Massa juga meminta ruas jalan yang rusak diperbaiki dengan kualitas yang layak dan tahan lama, serta meminta pemerintah menindak tegas pihak-pihak yang terbukti menyebabkan atau memperparah kerusakan jalan.
Sorotan lain diarahkan terhadap aktivitas kendaraan industri. Massa mendesak pemerintah memeriksa dan menertibkan armada PT Jui Shin Indonesia yang melintasi Jalan Badami-Loji, termasuk aspek tonase dan analisis dampak lalu lintas (andalalin).
Tak berhenti pada persoalan jalan, massa juga mendorong pemerintah merealisasikan pembangunan jalur khusus dari Exit Tol Bojongmangu menuju PT Jui Shin Indonesia. Jalur tersebut dinilai penting untuk mengurangi beban kendaraan industri yang selama ini melintasi jalur umum.
“Di usia Karawang yang ke-393 ini, kami ingin Karawang benar-benar maju dan sejahtera. Jangan sampai kemajuan industri membuat rakyat di selatan justru terabaikan dengan jalan rusak dan rawan kecelakaan,” ujar perwakilan massa.
BEM FKIP UBP menegaskan, tuntutan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap investasi maupun aktivitas industri. Sebaliknya, mereka meminta agar pertumbuhan ekonomi dan investasi berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.
“Investasi Jalan, Keselamatan Jangan Dikorbankan”
Bagi massa aksi, persoalan Jalan Badami-Loji bukan semata perkara infrastruktur. Kerusakan jalan dipandang berkaitan langsung dengan keselamatan, mobilitas warga, serta dampak aktivitas kendaraan industri terhadap masyarakat sekitar.
Karena itu, mereka mendesak Pemkab Karawang tidak berhenti pada janji perbaikan, tetapi memberikan kepastian mengenai kapan pekerjaan dimulai, bagaimana kualitas pengerjaannya, dan kapan masyarakat dapat menikmati jalan yang benar-benar layak.
Selain itu, massa menuntut adanya regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur pemisahan jalur kendaraan industri dengan jalur umum.
Regulasi tersebut dinilai penting agar aktivitas kendaraan industri tidak terus membebani infrastruktur publik sekaligus memberikan kepastian perlindungan terhadap keselamatan masyarakat.
Aksi pada momentum Hari Jadi Karawang ke-393 itu pun menjadi pengingat bahwa ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya terlihat dari pertumbuhan industri dan capaian ekonomi.
Bagi masyarakat Karawang Selatan, pembangunan juga harus terasa di jalan yang mereka lalui setiap hari.
Kini, bola berada di tangan Pemkab Karawang. Tuntutan warga dan mahasiswa telah disampaikan. Yang ditunggu bukan lagi sekadar pernyataan, melainkan langkah konkret dan tenggat waktu yang jelas untuk membenahi Jalan Badami-Loji.
• Irfan Sahab
0 Komentar