Nuansametro.com - Karawang |
Persoalan rekrutmen tenaga kerja dan transparansi pengupahan di lingkungan perusahaan kembali menjadi sorotan. Aksi unjuk rasa damai yang dilakukan warga di luar area perusahaan menjadi penanda bahwa persoalan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar masih menyisakan keresahan.
Di tengah berlangsungnya aksi, perwakilan pihak-pihak yang bersengketa melakukan mediasi di dalam perusahaan.
Pertemuan tersebut mempertemukan Karang Taruna Desa Cimahi dengan pihak outsourcing atau pihak ketiga, PT Maharani Indotama, dari pihak perusahaan PT Sari Kresna Kimia.
Mediasi tersebut turut dihadiri Kepala Desa Cimahi Asep Sutami dan Kapolsek Klari Kompol H. Bambang Sumitro, S.H., M.M., CHRA.
Hasil pertemuan akhirnya dituangkan dalam Perjanjian Bersama (PB). Sedikitnya terdapat tiga poin penting yang menjadi acuan tindak lanjut penyelesaian persoalan.
Pertama, kedua belah pihak, yakni Karang Taruna dan pihak outsourcing, sepakat melakukan evaluasi terhadap rasio penerimaan karyawan dengan mempertimbangkan prioritas bagi warga Desa Cimahi.
Kedua, pihak outsourcing sepakat memberikan penjelasan secara detail kepada seluruh calon karyawan saat proses interview.
Informasi tersebut mencakup pekerjaan yang akan dijalankan serta besaran upah yang akan diterima.
Ketiga, kedua belah pihak sepakat kembali melakukan pertemuan untuk menyusun kesepakatan lanjutan pada Kamis, 17 September 2026.
Kesepakatan tersebut menjadi langkah awal untuk meredam polemik yang berkembang di tengah masyarakat.
Terlebih, isu mengenai proses perekrutan dan pengupahan sebelumnya menjadi salah satu persoalan yang dipersoalkan dalam aksi warga.
Saat dikonfirmasi Endang sebagai komisaris di PT Maharani Indotama, mengungkapkan, mengenai adanya dugaan proses perekrutan dan pengupahan yang tidak transparan, pihaknya menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar.
Sementara itu, Ketua Karang Taruna Desa Cimahi, Ahmad Malya, berharap pertemuan lanjutan yang dijadwalkan pada Kamis mendatang benar-benar menghasilkan keputusan sesuai dengan poin-poin yang telah dituangkan dalam notulen kesepakatan.
Menurutnya, kesepakatan tertulis tersebut harus menjadi pijakan bersama agar persoalan rekrutmen tenaga kerja tidak kembali memicu keresahan di tengah masyarakat.
Pertemuan lanjutan pada 17 September mendatang pun menjadi momentum penting untuk menguji sejauh mana komitmen para pihak dalam menjalankan kesepakatan, khususnya terkait prioritas warga lokal, keterbukaan informasi pekerjaan, serta kejelasan besaran upah bagi calon pekerja.
Masyarakat kini menunggu realisasi dari kesepakatan tersebut, bukan sekadar berhenti pada dokumen perdamaian.
OCA
0 Komentar