Oleh: Sunarto
Ketua Forum Aktivis Islam
Peringatan hari jadi sebuah daerah semestinya tidak berhenti pada kemeriahan pawai, festival, panggung hiburan, atau seremoni penuh tepuk tangan. Hari jadi seharusnya menjadi momentum untuk bertanya lebih dalam: sejauh mana pemerintah benar-benar mampu menghadirkan perubahan yang dirasakan masyarakat?
Di satu sisi, peringatan hari jadi memang dapat menjadi ruang selebrasi, menggerakkan ekonomi masyarakat, sekaligus menunjukkan capaian pembangunan pemerintah daerah. Namun di sisi lain, momentum tersebut juga tidak boleh kebal dari kritik.
Sebab di balik kemeriahan acara, masih ada persoalan masyarakat yang belum selesai.
Jangan sampai hari jadi berubah menjadi panggung untuk merayakan keberhasilan yang belum sepenuhnya dirasakan rakyat.
Anggaran Seremonial dan Prioritas Pelayanan Publik
Pemerintah daerah perlu membuka ruang transparansi mengenai penggunaan anggaran dalam setiap rangkaian peringatan hari jadi.
Panggung hiburan, festival, dekorasi, bahkan berbagai kegiatan seremonial tentu memiliki nilai ekonomi dan sosial. Tetapi pertanyaan publik tetap sah untuk diajukan: apakah besaran anggaran yang dikeluarkan sudah sebanding dengan manfaat yang diterima masyarakat?
Ketika masih ada jalan rusak, infrastruktur dasar yang membutuhkan pembenahan, masyarakat kesulitan mendapatkan pekerjaan, dan pelaku UMKM membutuhkan akses permodalan, maka skala prioritas pemerintah patut dipertanyakan.
Masyarakat tidak sedang anti terhadap perayaan. Yang dituntut adalah keberpihakan anggaran.
Jangan sampai rakyat disuguhi pesta sehari, sementara persoalan hidup mereka berlangsung bertahun-tahun.
Jangan Tunggu Rakyat Bergerak Baru Pemerintah Bekerja
Hari jadi juga semestinya menjadi momentum untuk menagih janji politik.
Janji politik bukan sekadar materi kampanye yang selesai setelah seseorang dilantik menjadi kepala daerah. Janji adalah kontrak moral dengan masyarakat.
Karena itu, pemerintah tidak seharusnya hanya bergerak ketika muncul desakan, aksi demonstrasi, sorotan media, atau tekanan publik.
Pemerintah yang kuat bukan pemerintah yang mampu meredam kritik, melainkan pemerintah yang mampu menjawab kritik dengan kerja nyata.
Jika persoalan baru mendapatkan perhatian setelah masyarakat turun ke jalan, maka patut dipertanyakan apakah pemerintah benar-benar hadir sejak awal dalam mendengar keluhan rakyat.
Ketika Rakyat Datang ke “Rumahnya”, Pemimpin Jangan Berjarak
DPRD sering disebut sebagai rumah rakyat. Ketika masyarakat datang menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa, momentum tersebut seharusnya menjadi ruang dialog, bukan sekadar pemandangan yang dilihat dari kejauhan.
Kehadiran pemimpin di tengah masyarakat memiliki arti penting.
Masyarakat membutuhkan sosok pemimpin yang mau mendengar langsung, melihat persoalan secara nyata, dan berdialog tanpa sekat protokoler yang terlalu tebal.
Jika rakyat sudah datang menyampaikan persoalan, jangan sampai mereka justru merasa semakin jauh dari pemimpinnya.
Pengangguran: Persoalan yang Tidak Bisa Diselesaikan dengan Seremoni
Persoalan pengangguran juga harus menjadi pekerjaan rumah serius.
Daerah yang memiliki potensi ekonomi besar seharusnya mampu menciptakan ekosistem yang membuka lapangan kerja lebih luas. Pemerintah perlu memperkuat hubungan antara dunia industri, pendidikan, pelatihan kerja, UMKM, dan masyarakat lokal.
Jangan hanya bangga dengan banyaknya investasi yang masuk jika masyarakat sekitar belum mendapatkan manfaat optimal berupa kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan.
Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya berapa banyak gedung berdiri atau berapa banyak acara digelar.
Ukuran keberhasilan yang paling sederhana adalah: apakah rakyat semakin mudah mencari pekerjaan, semakin mudah berusaha, dan semakin sejahtera?
Pemimpin Juga Membutuhkan Kedekatan dengan Tokoh Agama dan Elemen Masyarakat
Pemerintahan tidak akan berjalan kuat tanpa dukungan komunikasi yang sehat dengan berbagai elemen masyarakat.
Tokoh agama, ulama, tokoh lintas agama, aktivis, organisasi kemasyarakatan, pemuda, akademisi, hingga kelompok masyarakat akar rumput merupakan bagian penting dalam membangun daerah.
Karena itu, ruang silaturahmi dan dialog harus diperbanyak.
Pemimpin tidak cukup hanya hadir dalam acara resmi pemerintahan. Pemimpin juga perlu hadir dalam ruang-ruang sosial masyarakat, mendengarkan kegelisahan mereka, dan memahami persoalan yang tidak selalu masuk dalam laporan birokrasi.
Hari Jadi Harus Menjadi Cermin, Bukan Sekadar Panggung
Pada akhirnya, hari jadi daerah seharusnya menjadi cermin bagi pemerintah.
Cermin untuk melihat apa yang sudah berhasil, apa yang belum berhasil, dan apa yang harus segera diperbaiki.
Tidak ada pemerintahan yang sempurna. Kritik bukan ancaman. Kritik justru dapat menjadi alarm agar kekuasaan tidak kehilangan arah.
Masyarakat tidak meminta pemerintah menghentikan perayaan hari jadi. Masyarakat hanya ingin agar kemeriahan itu tidak menutupi pekerjaan rumah yang masih menumpuk.
Sebab ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukan seberapa meriah hari jadi dirayakan.
Ukuran keberhasilan pemimpin adalah seberapa jauh rakyat merasakan kehadiran negara dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Maka, di usia daerah yang terus bertambah, sudah waktunya pemerintah berhenti sejenak dari gemerlap seremoni dan bertanya kepada dirinya sendiri:
Sudahkah pembangunan benar-benar berpihak kepada rakyat?
Jika jawabannya belum, maka hari jadi bukan waktunya berpuas diri.
Hari jadi adalah saat yang tepat untuk berkaca, mengevaluasi, dan memperbaiki diri.
0 Komentar