 |
| Ilustrasi judi slot online |
Nuansametro.com - Bogor | Peredaran video yang memperlihatkan seorang pria diduga tengah bermain judi online (judol) di dalam ruangan kantor pemerintahan memantik sorotan serius terhadap disiplin dan integritas aparatur sipil negara (ASN) di Jawa Barat.
Sosok dalam video tersebut disebut-sebut merupakan oknum ASN yang berdinas di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor.
Namun, hingga kini dugaan identitas dan status kepegawaiannya masih perlu diklarifikasi serta diverifikasi oleh instansi terkait.
Persoalan menjadi semakin serius apabila aktivitas tersebut benar dilakukan saat jam kerja dan menggunakan fasilitas kantor.
Sebab, judi online bukan sekadar persoalan perilaku pribadi, melainkan telah menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi merusak integritas aparatur dan mengganggu pelayanan publik.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Kang Dedi Mulyadi (KDM) sendiri tengah mendorong penguatan pengawasan terhadap persoalan judi online di kalangan ASN.
Langkah tersebut sejalan dengan kebijakan nasional yang secara tegas melarang ASN terlibat perjudian daring.
Kementerian PANRB telah menerbitkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kegiatan Perjudian Daring di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Surat edaran tersebut berstatus berlaku dan secara khusus mengatur langkah pencegahan serta penanganan ASN yang terindikasi terlibat judol.
Aturannya tidak main-main.
Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan atasan langsung memiliki kewajiban melakukan pengawasan terhadap pegawai untuk menemukan indikasi keterlibatan dalam perjudian daring.
Jika terbukti dan pelanggarannya berdampak buruk terhadap unit kerja atau instansi, ASN dapat dikenai hukuman disiplin sesuai tingkat pelanggarannya.
Untuk pelanggaran yang berdampak buruk terhadap negara atau pemerintah, sanksinya dapat masuk kategori hukuman disiplin berat.
Sementara apabila perkara telah masuk proses pidana, penanganannya dapat berlanjut melalui aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Tak hanya ASN. Surat edaran tersebut juga mengatur pegawai non-ASN yang terbukti terlibat perjudian daring. Keterlibatan mereka dapat menjadi pertimbangan dalam penilaian kinerja maupun pemutusan hubungan kerja sesuai perjanjian kontrak.
Bukan Sekadar Video Viral
Karena itu, beredarnya video dugaan aktivitas judol di lingkungan kantor pemerintahan semestinya tidak berhenti sebagai konsumsi media sosial.
Jika benar sosok dalam video merupakan oknum ASN dan aktivitas tersebut dilakukan pada waktu kerja, maka publik berhak mengetahui bagaimana langkah pemeriksaan internal dilakukan.
Terlebih, Bappenda Kabupaten Bogor tengah menjadi perhatian publik terkait isu lain yang menyangkut dugaan pemotongan upah pungut atau insentif, yang disebut-sebut masih berkaitan dengan penanganan aparat penegak hukum.
Dalam konteks tersebut, munculnya video dugaan judol di lingkungan kantor tentu menambah tekanan terhadap pentingnya transparansi dan pengawasan internal.
Namun demikian, dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan resmi. Video yang beredar tidak dengan sendirinya membuktikan identitas seseorang, status kepegawaiannya, maupun waktu kejadian.
 |
| Foto : Diduga oknum ASN dilingkungan Bappenda kabupaten Bogor sedang main judul. |
Justru karena itulah, klarifikasi dari Bappenda Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor menjadi penting.
Publik Tunggu Ketegasan
Masyarakat tidak membutuhkan pembiaran terhadap perilaku yang merusak citra aparatur. Jika dugaan itu terbukti, penindakan harus dilakukan secara transparan dan proporsional berdasarkan aturan kepegawaian.
Sebaliknya, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan video tersebut tidak benar, tidak terjadi pada jam kerja, atau sosok yang ditampilkan bukan ASN sebagaimana dituduhkan, pemerintah juga perlu menyampaikan klarifikasi secara terbuka agar tidak terjadi penghakiman publik.
Pesannya sederhana, kantor pemerintahan bukan tempat untuk berjudi.
Di tengah upaya pemerintah memperkuat integritas birokrasi dan memberantas judi online, aparatur seharusnya menjadi bagian dari solusi, bukan justru menjadi sorotan karena dugaan aktivitas yang dilarang.
Kini publik menunggu satu hal, apakah dugaan tersebut akan diperiksa secara serius dan, jika terbukti, apakah aturan benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu?
• e'Nupo
0 Komentar