Buntut Polemik Parkir Liar CNI: FKDM Jakarta Barat dan Tokoh Pemuda Saling Pertanyakan Peran & Legitimasi

Foto : Ketua FKDM Kota Jakarta Barat, Boby Hendrawan

Nuansametro.com - Jakarta | Polemik parkir liar di kawasan CNI, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, kini meluas ke ranah kelembagaan dan kepemimpinan masyarakat. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Jakarta Barat secara terbuka mempertanyakan legitimasi sejumlah pihak yang mengatasnamakan diri sebagai "Tokoh Pemuda Jakarta Barat", tak lama setelah salah satu tokoh pemuda tersebut mempertanyakan kinerja dan fungsi pengawasan FKDM di tingkat kecamatan.

Ketua FKDM Kota Jakarta Barat, Boby Hendrawan, menegaskan predikat "Tokoh Pemuda" tidak boleh diobral begitu saja hanya karena seseorang kerap bersuara di ruang publik. 

Legitimasi sejati, kata dia, lahir dari proses kaderisasi, karya nyata, kepedulian sosial, serta pengakuan luas dari kalangan pemuda bukan sekadar label untuk mencari panggung atau menggiring opini kelompok tertentu.

"Memangnya legitimasi mereka sebagai tokoh pemuda itu apa dasarnya? Jangan sampai istilah ini dijadikan kendaraan kepentingan, sementara rekam jejak pengabdian nyata di basis kepemudaan tidak jelas," tegas Boby.

Pernyataan itu tak lepas dari pernyataan sebelumnya yang disampaikan tokoh pemuda Jakarta Barat, H. Umar Abdul Aziz. Ia mempertanyakan fungsi koordinasi dan deteksi dini FKDM Kecamatan Kembangan terkait maraknya parkir liar di kawasan CNI. 

Menurut Umar, persoalan itu patut dipertanyakan: apakah informasi dan masukan dari warga sudah disampaikan FKDM kepada pihak kecamatan maupun Pemerintah Kota Jakarta Barat?

"Pertanyaan ini bukan untuk memojokkan, melainkan mengevaluasi. Kalau sudah disampaikan dan ditindaklanjuti, berarti tidak ada masalah justru saya apresiasi," ungkap Umar, menegaskan tujuannya murni mencari solusi, bukan bentrokan kepentingan.

Di tengah saling sorot ini, FKDM mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya kalangan pemuda, untuk mengedepankan kerja nyata, sinergi, dan penyelesaian persoalan konkret di lapangan. 

Bagi FKDM, menyandang nama besar bukan sekadar identitas melainkan tanggung jawab yang harus dibuktikan dengan tindakan, bukan sekadar pernyataan.

Polemik ini menjadi cermin pentingnya transparansi dan akuntabilitas lembaga kemasyarakatan maupun tokoh masyarakat di tengah tuntutan warga yang semakin kritis terhadap pelayanan dan ketertiban umum.

 

Pewarta: Zul