 |
| Foto : Anggota DPRD Kabupaten Karawang dari Fraksi Amanat Golkar, Saepudin Permana, A.Md |
Nuansametro.com - Karawang | Anggota DPRD Kabupaten Karawang dari Fraksi Amanat Golkar, Saepudin Permana, A.Md., menegaskan komitmennya mengawal aspirasi masyarakat hingga masuk dalam program pembangunan. Hal itu disampaikan saat melaksanakan Reses III Tahun Sidang 2025/2026 di Kampung Kedungsari RT 02 RW 04, Dusun Kedungsari, Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari.
Dalam kegiatan yang dihadiri ratusan warga tersebut, Saepudin membawa kabar terkait rencana realisasi pembangunan infrastruktur di Desa Cengkong. Ia menyebut hampir 12 titik pembangunan telah diperjuangkan untuk direalisasikan pada 2026.
“Alhamdulillah, untuk tahun 2026 ini ada hampir 12 titik pembangunan di Desa Cengkong yang akan kita realisasikan. Titiknya tersebar di Perum GMK, Perum Harmoni, dan wilayah Kedungsari,” ujar Saepudin.
Menurutnya, realisasi tersebut merupakan bukti bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam agenda reses tidak berhenti sebatas seremonial. Aspirasi harus dikawal melalui proses penganggaran hingga dapat diwujudkan menjadi pembangunan nyata.
“Ini bukti bahwa aspirasi yang kita jaring sebelumnya tidak berhenti hanya sebagai catatan, tapi kita perjuangkan hingga anggaran cair dan terealisasi,” tegasnya.
Reses 2026, Penjaringan untuk Anggaran 2027
Saepudin menjelaskan, kegiatan reses kali ini sekaligus menjadi momentum penjaringan aspirasi masyarakat untuk kebutuhan pembangunan pada anggaran 2027. Karena itu, masyarakat diminta menyiapkan data dan dokumen secara lengkap agar usulan tidak terkendala saat proses verifikasi.
Salah satunya terkait program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
“Kalau mengajukan Rutilahu harus lengkap, tanah milik sendiri, foto rumah lengkap. Agar saat verifikasi di dinas langsung lolos,” jelasnya.
Gedung DTA Al-Yusufiah Memprihatinkan
Salah satu aspirasi yang mencuri perhatian datang dari pengurus DTA Al-Yusufiah. Mereka menyampaikan kondisi bangunan tempat anak-anak Kedungsari belajar mengaji yang kini mulai rapuh dan lapuk.
Bangunan tersebut diketahui dibangun oleh Saepudin Permana pada 2013. Setelah digunakan selama sekitar 12 tahun, kondisi fisik gedung kini membutuhkan perhatian dan revitalisasi.
Namun, Saepudin tidak memberikan janji yang belum dapat dipastikan. Ia justru menjelaskan secara terbuka bahwa terdapat kendala regulasi terkait penganggaran untuk DTA.
“Kalau DTA, mulai 2025 itu belum bisa. 2026 juga DTA tidak bisa. Karena pemerintah daerah masih memprioritaskan SD-SD negeri yang memang masih banyak tidak layak,” ungkapnya.
Meski demikian, Saepudin memastikan aspirasi tersebut tetap menjadi catatan perjuangannya.
“Mudah-mudahan ke depan ini bisa lagi untuk DTA. Pada saat bisa, pasti saya perjuangkan,” tegasnya.
Pemuda Minta Matras Silat
Aspirasi lainnya datang dari kalangan pemuda melalui Karang Taruna wilayah Jaga Raksa. Mereka mengusulkan bantuan pengadaan matras untuk menunjang latihan pencak silat.
Usulan tersebut dinilai penting sebagai bagian dari pembinaan generasi muda sekaligus menyediakan ruang kegiatan positif agar para pemuda tidak terjerumus dalam pergaulan negatif.
Saepudin menyatakan aspirasi tersebut akan menjadi bagian dari pembahasan dan pengawalan sesuai mekanisme serta kemampuan anggaran yang tersedia.
Jalan Perumahan Harus Jelas Status PSU
Persoalan infrastruktur jalan di kawasan perumahan juga menjadi perhatian warga. Menanggapi keluhan tersebut, Saepudin menegaskan pembangunan jalan di lingkungan perumahan tidak bisa serta-merta dilakukan pemerintah daerah sebelum status Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah daerah.
“Perumahan itu harus diserahterimakan dulu PSU-nya dari pengembang ke pemerintah daerah. Baru pemerintah bisa masuk membangun jalan,” jelasnya.
Ia pun mendorong dilakukan pengecekan bersama untuk memastikan status PSU di Perum GMK dan Perum Harmoni.
“Nanti kita cek bersama di kantor desa, apakah Perum GMK dan Harmoni ini sudah serah terima atau belum. Kalau sudah, jalannya pasti bisa kita bangun tahun ini,” katanya.
Reses tersebut ditutup dengan doa bersama. Saepudin juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Desa Cengkong atas kepercayaan yang diberikan kepadanya hingga mampu meraih suara terbanyak di desa tersebut pada Pemilu Legislatif sebelumnya.
Bagi Saepudin, reses bukan sekadar agenda turun ke masyarakat, melainkan ruang untuk memastikan persoalan warga terdengar, tercatat, dan diperjuangkan melalui jalur politik serta penganggaran yang berlaku.
• Fitri
0 Komentar