Pemilihan BPD Payungsari Memanas! Warga Soroti Panitia Tak Transparan, Proses Pemilihan Diminta Diulang!

Foto : Sejumlah warga mempertanyakan transparansi proses pencalonan, khususnya mekanisme penentuan perwakilan tokoh masyarakat yang dinilai dilakukan tanpa musyawarah terbuka dengan warga.

Nuansametro.com - Karawang | Polemik pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Payungsari, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, kian memanas. Sejumlah warga mempertanyakan transparansi proses pencalonan, khususnya mekanisme penentuan perwakilan tokoh masyarakat yang dinilai dilakukan tanpa musyawarah terbuka dengan warga.

Sorotan warga semakin tajam setelah muncul persoalan terkait posisi Ketua Panitia Pemilihan BPD yang disebut masih menjabat sebagai bendahara desa aktif. 

Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan independensi dan konflik kepentingan dalam proses pemilihan.

Warga juga mempertanyakan mekanisme penjaringan calon dari unsur tokoh masyarakat. Mereka menilai proses tersebut tidak melalui musyawarah warga sebagaimana yang diharapkan dalam proses demokrasi di tingkat desa.

Aziz, salah seorang warga Desa Payungsari, mengaku kecewa dengan proses pencalonan BPD yang dinilainya minim keterbukaan.

“Pencalonan BPD Desa Payungsari tidak transparan. Perwakilan dari tokoh masyarakat, RT main tunjuk saja tanpa mekanisme musyawarah dengan warganya. Kami tidak pernah diajak rembug,” ujar Aziz.

Diprotes Warga, Panitia Justru Minta Proses Dilanjutkan

Persoalan semakin memuncak ketika warga menyampaikan keberatan dalam forum musyawarah pemilihan. Alih-alih melakukan evaluasi terhadap proses yang dipersoalkan, panitia disebut justru meminta persetujuan forum agar tahapan pemilihan tetap dilanjutkan.

Langkah tersebut menuai kritik karena warga menganggap keberatan yang mereka sampaikan seharusnya dijawab terlebih dahulu melalui klarifikasi dan evaluasi, bukan sekadar meminta persetujuan untuk meneruskan proses.

“Ini yang paling kami sesalkan. Saat diprotes, panitia seharusnya introspeksi atas kekurangannya, bukan langsung meminta persetujuan para undangan untuk dilanjutkan. Padahal jelas masalahnya ada di panitia sendiri,” tegas Aziz.

Menurut Aziz, pola tersebut berpotensi membuat persoalan prosedural tidak pernah diselesaikan secara substansial. Ia menilai panitia semestinya membuka seluruh tahapan kepada masyarakat dan memastikan setiap proses memiliki legitimasi yang jelas.

“Bagaimana mau diperbaiki kalau dikritik saja tidak mau? Mereka langsung lempar ke forum, minta disetujui untuk lanjut. Masalahnya di panitia yang tidak terbuka, kok malah warga yang dipaksa menyetujui,” katanya.

Warga Minta Proses Dihentikan dan Diulang

Kondisi tersebut memunculkan kecurigaan di tengah masyarakat. Warga khawatir proses pemilihan BPD tidak lagi berjalan sebagai mekanisme demokrasi yang mewakili aspirasi masyarakat, melainkan berpotensi menghasilkan keterwakilan berdasarkan penunjukan pihak tertentu.

Padahal, BPD memiliki posisi strategis dalam pemerintahan desa sebagai lembaga yang menjalankan fungsi representasi masyarakat dan turut menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Karena itu, warga mendesak Camat Pedes dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang turun tangan untuk memeriksa proses pemilihan BPD Desa Payungsari.

Mereka meminta seluruh tahapan yang dipersoalkan dievaluasi dan, apabila ditemukan pelanggaran prosedur, proses pemilihan dihentikan serta dilakukan pengulangan dengan panitia yang dinilai lebih independen dan tidak menimbulkan konflik kepentingan.

Warga juga menuntut adanya keterbukaan mengenai mekanisme penjaringan, penetapan perwakilan, serta dasar keputusan panitia dalam menentukan peserta maupun calon BPD.

Hingga berita ini diterbitkan, Ketua Panitia Pemilihan BPD Desa Payungsari yang disebut juga menjabat sebagai bendahara desa aktif belum memberikan klarifikasi maupun hak jawab atas berbagai keberatan yang disampaikan warga.

Polemik ini kini menjadi ujian bagi Pemerintah Kecamatan Pedes dan DPMD Kabupaten Karawang: apakah keluhan warga akan ditindaklanjuti secara serius, atau proses yang dipersoalkan tersebut tetap dibiarkan berjalan tanpa evaluasi menyeluruh.

• Fitri