 |
| Foto : Praktisi Hukum Elyasa Budiyanto |
Nuansametro.com - Karawang | Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Karawang dinilai sudah menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah. Persoalan tersebut tidak boleh berhenti sebagai angka dalam laporan maupun sekadar menjadi konsumsi pemberitaan.
Aktivis sekaligus Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Elyasa Budiyanto mendesak Pemerintah Kabupaten Karawang, termasuk Bupati Karawang, agar bergerak lebih cepat dan serius dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Melalui jejaring WhatsApp kepada jurnalisnuansametro.com, Rabu (25/8/2026), Elyasa menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak dan perempuan merupakan tanggung jawab yang tidak bisa ditunda.
Menurutnya, masa depan Karawang sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi generasi muda.
“Pemerintah Kabupaten Karawang harus cepat tanggap karena anak muda ini merupakan masa depan bangsa,” tegas Elyasa.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan penting di tengah masih munculnya persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemerintah dinilai tidak cukup hanya hadir setelah kasus terjadi, terlebih ketika penanganan baru bergerak setelah sebuah kasus mendapat perhatian luas atau viral di ruang publik.
Pencegahan Harus Diperkuat
Elyasa menilai upaya perlindungan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat hingga sistem pelayanan pemerintah.
Menurutnya, rumah yang seharusnya menjadi tempat pertama dan paling aman bagi anak serta perempuan justru harus dipastikan terbebas dari kekerasan.
Nilai “baiti jannati” atau “rumahku adalah surgaku”, kata Elyasa, perlu kembali dihidupkan dalam kehidupan masyarakat Karawang. Rumah jangan sampai berubah menjadi ruang yang melahirkan ketakutan, kekerasan dan trauma bagi korban.
Karena itu, pemerintah daerah dituntut tidak sekadar membangun narasi tentang perlindungan perempuan dan anak, tetapi memastikan sistem perlindungan benar-benar berjalan hingga tingkat paling bawah.
UPTD PPA Harus Diperkuat
Elyasa juga menyatakan kesiapan untuk memberikan pendampingan kepada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) maupun para korban kekerasan.
Menurutnya, pendampingan hukum menjadi bagian penting agar korban tidak menghadapi persoalan seorang diri serta memiliki akses terhadap perlindungan dan keadilan.
Pemkab Karawang juga didorong memastikan UPTD PPA memiliki sumber daya manusia yang memadai, mekanisme pengaduan yang mudah dijangkau, pendampingan yang berkelanjutan serta respons cepat ketika laporan masuk.
Jangan sampai korban harus menunggu kasusnya menjadi perhatian publik terlebih dahulu untuk mendapatkan respons pemerintah.
Bukan Sekadar Slogan
Kritik terhadap pemerintah, kata Elyasa, bukan semata-mata untuk menyudutkan pihak tertentu. Kritik tersebut harus dipandang sebagai dorongan agar kebijakan perlindungan perempuan dan anak benar-benar bekerja di lapangan.
Karawang membutuhkan keberanian untuk bertindak, ketegasan dalam penanganan pelaku serta sistem pencegahan yang kuat. Pemerintah juga dituntut membangun koordinasi yang efektif antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan, sekolah, keluarga dan masyarakat.
Sebab, perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak boleh menjadi pekerjaan yang baru dilakukan ketika persoalan telah membesar.
Elyasa mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama memberikan dukungan kepada generasi muda agar dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat dan memiliki masa depan yang cerah.
Kini, kata dia, yang dibutuhkan Karawang bukan sekadar slogan perlindungan anak dan perempuan, melainkan tindakan nyata.
Menyelamatkan satu anak dari kekerasan berarti ikut menyelamatkan masa depan Karawang.
• Bodong
0 Komentar