 |
| Foto : Acara pelantikan dan sumpah jabatan administrator serta pejabat fungsional di Plaza Pemda Karawang, Senin (3/8/2026) pagi. |
Nuansametro.com - Karawang | Bupati Karawang Aep Syaepuloh menegaskan komitmennya membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan bebas dari praktik pungutan liar maupun dugaan jual beli jabatan. Di hadapan ratusan aparatur sipil negara (ASN), Aep memastikan seluruh proses mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang dilakukan tanpa dipungut biaya sepeser pun.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan usai melantik dan mengambil sumpah jabatan administrator serta pejabat fungsional di Plaza Pemda Karawang, Senin (3/8/2026) pagi.
Pelantikan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 800.1.3.3/Kep-1074/BKPSDM/2026 tanggal 25 Juli 2026 dan SK Nomor 800.1.3.3/Kep-1340/BKPSDM/2026 tanggal 31 Juli 2026.
Dalam arahannya, Aep menegaskan bahwa mutasi dan rotasi merupakan kebutuhan organisasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, bukan menjadi celah bagi oknum tertentu mencari keuntungan pribadi.
"Mutasi dan rotasi adalah hal yang biasa dalam pemerintahan. Prosesnya gratis dan siapa pun tidak boleh memanfaatkan situasi untuk meminta imbalan," tegas Aep.
Tak hanya menyoroti persoalan mutasi jabatan, Aep juga mengungkap adanya informasi mengenai dugaan praktik pungutan dalam pelaksanaan program Rumah Layak Huni (Rulahu).
Meski memberikan apresiasi kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) atas keberhasilannya membangun banyak rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ia mengaku prihatin karena masih ada laporan oknum pelaksana yang meminta "uang rokok" kepada penerima bantuan.
Menurutnya, tindakan tersebut mencederai semangat pelayanan publik sekaligus merusak kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah yang seluruh pembiayaannya berasal dari negara.
"Program untuk rakyat jangan dicederai oleh ulah segelintir oknum. Tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apa pun kepada masyarakat penerima manfaat," tandasnya.
Aep kemudian mengingatkan seluruh ASN agar bekerja dengan integritas dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia mengibaratkan ASN seperti angin yang tidak terlihat, tetapi dampak kerjanya harus benar-benar dirasakan masyarakat.
Perhatian khusus diberikan kepada perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik, seperti Dinas PUPR, Dinas PRKP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta perangkat daerah lainnya. Seluruh jajaran diminta bekerja lebih cepat, disiplin, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Aep juga kembali menegaskan komitmennya merealisasikan berbagai program prioritas pemerintah daerah, di antaranya penggratisan modul pembelajaran atau Lembar Kerja Siswa (LKS), layanan Universal Health Coverage (UHC), penataan kawasan kumuh di Kecamatan Cikampek, hingga pembangunan Puskesmas Jatisari dan Kotabaru.
"Boleh saja ada yang tidak menyukai kebijakan pemerintah. Tetapi selama kebijakan itu berpihak kepada masyarakat, akan tetap kami jalankan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Karawang Jajang Jaenudin memastikan seluruh proses mutasi dan rotasi jabatan dilaksanakan secara transparan dan tanpa biaya.
Ia meminta ASN maupun masyarakat segera melaporkan apabila menemukan pihak yang menawarkan jabatan atau meminta uang dengan mengatasnamakan BKPSDM.
"Silakan laporkan jika ada yang meminta uang atau menjanjikan jabatan. Mutasi dan rotasi di Pemkab Karawang gratis," tegas Jajang.
Di sisi lain, Sekretaris BKPSDM Kabupaten Karawang Gery Sigit Samrodi menjelaskan pelantikan kali ini melibatkan 254 pejabat fungsional, terdiri dari 191 ASN pengangkatan pertama dari CPNS, 25 ASN yang memperoleh kenaikan jabatan fungsional, dan 38 ASN yang diangkat dari jabatan lain.
Selain itu, tiga pejabat struktural yang sebelumnya tertunda akhirnya resmi dilantik setelah seluruh rekomendasi diterbitkan. Rohyadi bergeser dari Kepala Bagian RSUD Dengklok menjadi Sekretaris Camat Lemahabang.
Posisi yang ditinggalkannya kini diisi Maesaroh, sedangkan jabatan Kepala Puskesmas Tanjungpura dipercayakan kepada Iyan.
Pelantikan tersebut menjadi penegasan sikap Pemerintah Kabupaten Karawang dalam membangun birokrasi yang profesional, bebas dari pungutan liar, serta menutup ruang bagi praktik jual beli jabatan.
Pesan yang disampaikan Bupati Aep pun jelas: jabatan bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan integritas demi kepentingan masyarakat.
• Fitri
0 Komentar