 |
| Foto : Puteri Komarudin saat menyampaikan sambutannya. |
Nuansametro.com - Karawang | Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Karawang didorong tidak sekadar menjadi penonton di tengah derasnya investasi dan pembangunan proyek strategis nasional.
Mereka diminta berani naik kelas, beradaptasi dengan teknologi, serta memanfaatkan sistem pembayaran digital untuk memperkuat dan mengembangkan usahanya.
Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan “Publik Bicara BSBI” yang digelar Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) bersama Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Puteri Komarudin, di Ballroom Swiss-Belinn Karawang, Senin (10/8/2026).
Kegiatan bertema “Tata Kelola Sistem Pembayaran” itu diikuti sekitar 200 pelaku UMKM dari berbagai wilayah di Kabupaten Karawang. Forum tersebut menjadi ruang edukasi sekaligus dialog antara pelaku usaha dengan BSBI dan DPR RI terkait kebijakan Bank Indonesia, khususnya sistem pembayaran yang aman, efisien, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Puteri Komarudin menjelaskan, BSBI memiliki peran penting dalam membantu DPR RI melakukan pengawasan terhadap kinerja Bank Indonesia.
Pengawasan tersebut diarahkan untuk memastikan kebijakan Bank Indonesia tetap mampu menjaga stabilitas moneter, mengendalikan inflasi, serta mempertahankan nilai rupiah.
Menurutnya, stabilitas ekonomi pada akhirnya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Tujuan akhir dari kebijakan-kebijakan tersebut tidak lain adalah kesejahteraan rakyat. Sehingga uang yang dimiliki masyarakat tidak tergerus nilainya oleh kenaikan harga barang,” ujar Puteri.
QRIS Jadi Senjata UMKM Naik Kelas
Dalam forum tersebut, Puteri juga menyoroti perkembangan sistem pembayaran digital, salah satunya melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Menurutnya, sistem pembayaran modern harus mampu memberikan kemudahan sekaligus keamanan bagi masyarakat. Transaksi idealnya berlangsung cepat, mudah, murah, dan aman.
Bagi pelaku UMKM, penggunaan QRIS dinilai memiliki sejumlah keuntungan. Selain mengurangi risiko menerima uang palsu dan menghilangkan kebutuhan menyediakan uang kembalian, transaksi digital juga membuat pencatatan keuangan usaha menjadi lebih tertib.
Pencatatan transaksi yang baik, kata Puteri, dapat menjadi modal penting ketika pelaku UMKM membutuhkan akses pembiayaan dari perbankan.
“Kehadiran sistem pembayaran digital seperti QRIS sangat membantu pelaku usaha menghindari uang palsu, tidak perlu menyiapkan uang kembalian, dan memudahkan pencatatan transaksi. Hal ini akan menjadi nilai tambah saat pelaku usaha membutuhkan akses permodalan dari perbankan,” jelasnya.
Meski mendorong digitalisasi, Puteri mengingatkan bahwa masyarakat tetap memiliki hak menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran yang sah secara hukum.
Karena itu, menurutnya, pembayaran tunai tidak boleh begitu saja ditolak oleh penerima pembayaran.
Karawang Jangan Hanya Jadi Basis Industri
Puteri Komarudin juga menyinggung besarnya potensi ekonomi Kabupaten Karawang yang menjadi salah satu kawasan industri dan lokasi berbagai proyek strategis nasional.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi peluang bagi masyarakat lokal untuk membangun usaha dan mengambil manfaat ekonomi dari geliat investasi yang berlangsung.
Ia meminta pelaku UMKM tidak hanya mengejar peluang sebagai pekerja pabrik, tetapi mulai membangun mental sebagai pengusaha.
“Jangan hanya berorientasi pada pekerjaan di pabrik, tetapi mulailah berusaha menjadi pengusaha. Ikuti perkembangan zaman dan teknologi pembayaran agar usaha kita semakin maju dan mampu bersaing,” ajaknya.
Pesan tersebut menjadi penting karena pertumbuhan kawasan industri tidak otomatis menjadikan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam rantai ekonomi. UMKM harus mampu membaca peluang, memenuhi kebutuhan pasar, serta meningkatkan kualitas produk dan layanan agar tidak kalah bersaing.
Aspirasi UMKM Dibawa ke DPR RI
Selain memberikan edukasi, kegiatan “Publik Bicara BSBI” juga menjadi ruang bagi pelaku UMKM menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi di lapangan.
Sejumlah persoalan yang muncul antara lain berkaitan dengan penagihan, pengiriman barang, hingga kendala dalam layanan perbankan.
Berbagai aspirasi tersebut akan dihimpun dan dibawa Puteri Komarudin bersama tim BSBI untuk dibahas lebih lanjut di forum DPR RI.
Masukan dari pelaku usaha selanjutnya diharapkan dapat disampaikan kepada jajaran pimpinan Bank Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua BSBI Iskandar Simorangkir, Anggota BSBI Irwan Lubis, serta Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar, Hj. Sri Rahayu.
Forum ini sekaligus menegaskan bahwa digitalisasi sistem pembayaran bukan sekadar perubahan cara masyarakat bertransaksi.
Bagi UMKM, digitalisasi dapat menjadi pintu menuju tata kelola usaha yang lebih profesional, akses pembiayaan yang lebih terbuka, dan peluang untuk naik kelas.
Di tengah derasnya investasi dan proyek strategis nasional di Karawang, tantangannya kini bukan hanya bagaimana masyarakat mendapatkan pekerjaan, tetapi bagaimana pelaku usaha lokal mampu menjadi bagian penting dari perputaran ekonomi dan tidak sekadar menjadi penonton di daerah sendiri.
• Irfan Sahab
0 Komentar