BPD Cikampek Timur Memanas! Calon Diduga Sudah Tiga Periode, Verifikasi Panitia Dipertanyakan

Foto : Daulat Sirait (Kemeja Putih)

Nusnsametro.com - Karawang | Proses pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cikampek Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, kembali menjadi sorotan. Sejumlah warga mempertanyakan proses verifikasi calon hingga transparansi penetapan daftar pemilih yang dinilai perlu mendapat penjelasan terbuka dari panitia.

Sorotan mencuat setelah salah seorang calon disebut-sebut telah menjabat sebagai anggota BPD selama tiga periode masa keanggotaan. 

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai sejauh mana panitia melakukan verifikasi terhadap rekam jejak dan masa keanggotaan setiap calon sebelum menetapkan mereka sebagai peserta pemilihan.

Warga meminta panitia tidak hanya melakukan pemeriksaan administratif secara formal, tetapi juga memastikan seluruh persyaratan calon benar-benar sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Jika benar terdapat calon yang telah mencapai batas maksimal masa keanggotaan, maka dasar hukum yang digunakan panitia dalam meloloskan calon tersebut dinilai perlu dibuka secara transparan agar tidak menimbulkan polemik maupun dugaan keberpihakan.

Calon anggota BPD Cikampek Timur, Daulat Sirait, turut mempertanyakan proses tersebut. Ia menilai panitia seharusnya melakukan pengecekan dan validasi secara menyeluruh terhadap masa keanggotaan calon, khususnya mereka yang berstatus incumbent.

“Panitia semestinya lebih teliti dalam memvalidasi administrasi. Minimal dilakukan cek dan ricek terkait berapa lama masa keanggotaan tiap-tiap calon incumbent,” ungkap Daulat.

Daftar Pemilih Juga Dipertanyakan

Persoalan tidak berhenti pada status calon. Daulat juga menyoroti transparansi penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan BPD Cikampek Timur.

Menurutnya, terdapat sejumlah nama dalam daftar pemilih yang perlu diklarifikasi kesesuaiannya dengan ketentuan. Ia juga mengungkap dugaan bahwa informasi mengenai nama-nama pemilih telah diketahui oleh calon tertentu sebelum daftar tersebut diumumkan secara resmi oleh panitia.

“Nama-nama pemilih ini telah bocor kepada calon-calon tertentu sebelum adanya pengumuman resmi dari panitia. Sementara kami mengikuti proses pemilihan dengan jujur dan profesional dengan menunggu pengumuman resmi di kantor desa,” ucapnya.

Dugaan tersebut, menurut Daulat, berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap independensi dan netralitas panitia. Sebab, daftar pemilih merupakan salah satu instrumen penting yang dapat menentukan legitimasi sebuah proses pemilihan.

Karena itu, ia meminta panitia membuka seluruh tahapan secara transparan, termasuk menjelaskan dasar penetapan calon, mekanisme verifikasi administrasi, serta dasar penyusunan daftar pemilih kepada seluruh calon dan masyarakat.

Tolak Tanda Tangani Fakta Integritas

Sebagai bentuk sikap atas sejumlah persoalan yang dinilainya belum mendapatkan kejelasan, Daulat mengaku memilih tidak menandatangani fakta integritas dalam proses pemilihan BPD Cikampek Timur.

“Saya menolak menandatangani fakta integritas di saat integritas tersebut justru tengah dipertanyakan,” tegasnya.

Daulat berharap panitia dan pemerintah desa segera memberikan klarifikasi serta memastikan seluruh tahapan pemilihan berjalan sesuai aturan, transparan, adil, dan tidak memberikan keuntungan kepada pihak tertentu.

Menurutnya, pemilihan anggota BPD bukan sekadar menentukan siapa yang memperoleh suara terbanyak. Lebih jauh, proses tersebut menyangkut legitimasi lembaga permusyawaratan desa sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi di tingkat paling bawah.

Kini bola berada di tangan panitia dan pemerintah Desa Cikampek Timur. Klarifikasi terbuka terkait status masa keanggotaan calon serta daftar pemilih dinilai penting untuk menjawab keresahan warga sekaligus mencegah polemik semakin melebar.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari pihak panitia pemilihan maupun Pemerintah Desa Cikampek Timur terkait berbagai persoalan yang disampaikan Daulat. 

Konfirmasi dari pihak terkait tetap diperlukan agar informasi mengenai proses pemilihan BPD tersebut dapat disajikan secara berimbang.

• Irfan Sahab