 |
| Foto : Mediasi yang difasilitasi Polsek Telukjambe Timur pada Jumat (10/7/2026) berakhir tanpa kesepakatan alias buntu setelah kedua belah pihak tetap bertahan pada pendiriannya. (Ist) |
Nuansametro.com - Karawang | Polemik pengelolaan area parkir Rumah Sakit Permata Keluarga di kawasan Galuh Mas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, semakin memanas. Mediasi yang difasilitasi Polsek Telukjambe Timur pada Jumat (10/7/2026) berakhir tanpa kesepakatan alias buntu setelah kedua belah pihak tetap bertahan pada pendiriannya.
Manajemen Rumah Sakit Permata Keluarga menegaskan pengelolaan parkir akan tetap dilakukan melalui vendor yang telah ditunjuk. Sementara itu, Pemerintah Desa Sukaharja, BUMDes, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat tetap menuntut agar pengelolaan parkir melibatkan warga setempat sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi desa.
Pertemuan yang berlangsung di Mapolsek Telukjambe Timur dihadiri Kapolsek Telukjambe Timur Kompol Aries Riyanto beserta jajaran, Kepala Desa Sukaharja Iwan Setiawan, Sekretaris Desa Ade, unsur BPD, Karang Taruna Bhina Bakti, BUMDes Sukaharja, tokoh masyarakat, serta perwakilan manajemen Rumah Sakit Permata Keluarga yang dipimpin dr. Nissino bersama tiga stafnya.
Dalam forum tersebut, warga kembali mempertanyakan komitmen rumah sakit terhadap masyarakat sekitar. Menurut mereka, keberadaan rumah sakit sebagai perusahaan yang beroperasi di wilayah Desa Sukaharja semestinya memberikan ruang partisipasi ekonomi bagi masyarakat, salah satunya melalui pengelolaan area parkir oleh BUMDes.
Namun, pihak rumah sakit menolak tuntutan tersebut.
Dr. Nissino menegaskan keputusan manajemen tidak berubah. Pengelolaan parkir akan tetap dilakukan oleh rumah sakit melalui vendor yang telah dipilih.
"Kami tetap berkomitmen membantu desa melalui berbagai bentuk kerja sama, seperti penyediaan alat tulis kantor, katering, maupun kebutuhan lainnya selama memenuhi standar kualitas dan harga. Tetapi untuk pengelolaan parkir tetap dikelola oleh pihak rumah sakit karena sudah memiliki vendor sendiri," ujarnya.
Ia menjelaskan, keputusan tersebut diambil berdasarkan pengalaman pengelolaan parkir di sejumlah cabang Rumah Sakit Permata Keluarga yang dinilai kurang efektif ketika diserahkan kepada pihak luar.
Menurutnya, pengelolaan secara internal dinilai lebih mampu menjaga kualitas pelayanan kepada pasien sekaligus mencegah munculnya tarif parkir yang membebani masyarakat.
Manajemen juga menyatakan siap mendukung berbagai kegiatan sosial maupun program pemerintah desa sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitar.
Namun penjelasan tersebut tidak mampu meredakan kekecewaan warga.
Sekretaris Desa Sukaharja, Ade, mengungkapkan bahwa sejak awal pembangunan rumah sakit, manajemen sebelumnya pernah menyampaikan komitmen agar setiap vendor yang bekerja sama dengan rumah sakit terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah desa.
"Harapan kami sederhana. Pengelolaan parkir bisa melibatkan masyarakat setempat melalui BUMDes," katanya.
Nada lebih keras disampaikan Sekretaris BUMDes Sukaharja, Iyus. Ia menilai hingga saat ini keberadaan Rumah Sakit Permata Keluarga belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Desa Sukaharja.
Menurutnya, berbagai komitmen kerja sama yang pernah disampaikan dalam sejumlah musyawarah tidak pernah diwujudkan.
"Apa yang disampaikan pihak rumah sakit soal kerja sama dengan lingkungan atau BUMDes selama ini hanya sebatas ucapan. Sampai sekarang belum ada realisasi yang nyata," tegas Iyus.
Ia juga menyoroti dugaan bahwa hampir seluruh aktivitas ekonomi di lingkungan rumah sakit dikelola secara internal, termasuk rencana pengelolaan parkir yang disebut-sebut akan dijalankan oleh perusahaan yang memiliki hubungan keluarga dengan komisaris rumah sakit.
"Perusahaan yang berdiri di wilayah desa seharusnya mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar, bukan justru menutup ruang partisipasi warga," ujarnya.
Kekecewaan serupa disampaikan Sekretaris Karang Taruna Bhina Bakti, Barong. Ia menilai berbagai dialog yang telah difasilitasi Pemerintah Desa Sukaharja selama ini tidak pernah menghasilkan keputusan yang berpihak kepada masyarakat.
"Kami sudah beberapa kali mengikuti musyawarah. Namun setiap kali ada kesepakatan, pihak rumah sakit justru dinilai mengulur waktu dan tidak menepati apa yang telah disampaikan dalam forum," katanya.
Barong menegaskan kesabaran masyarakat mulai habis. Apabila dalam waktu dekat tidak ada perubahan sikap dari pihak rumah sakit, masyarakat bersama Karang Taruna dan BUMDes telah bersepakat menggelar aksi unjuk rasa.
"Kalau masih belum ada keputusan yang mengakomodasi aspirasi masyarakat, kami akan turun ke jalan. Ini bentuk perjuangan agar keberadaan rumah sakit juga memberikan manfaat ekonomi bagi lingkungan sekitar," tegasnya.
Mediasi yang berlangsung selama beberapa jam itu akhirnya ditutup tanpa menghasilkan kesepakatan. Rumah Sakit Permata Keluarga tetap mempertahankan kebijakannya mengelola parkir melalui vendor yang telah ditunjuk, sedangkan masyarakat Desa Sukaharja tetap menuntut keterlibatan BUMDes dan warga dalam pengelolaan area parkir.
Dengan sikap kedua belah pihak yang sama-sama tidak bergeser, polemik pengelolaan parkir tersebut kini memasuki babak baru. Ancaman aksi demonstrasi dari masyarakat pun menjadi sinyal bahwa konflik ini berpotensi semakin meluas apabila tidak segera ditemukan solusi yang mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak.
• Irfan Sahab/NP
0 Komentar