 |
| Ilustrasi judi online. (Net) |
Nuansametro.com - Karawang | Presiden Direktur LBH Arya Mandalika, Hendra Supriatna, mendesak Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, untuk segera melakukan pengawasan menyeluruh terhadap aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang yang diduga masih terlibat praktik judi online.
Menurut Hendra, pemberantasan judi online tidak boleh hanya menyasar masyarakat umum. Aparatur negara juga harus menjadi fokus pengawasan karena memiliki tanggung jawab menjaga integritas dan menjadi teladan dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik.
"Kami mendesak Pak Bupati Aep Syaepuloh untuk melakukan pengawasan dan pendeteksian secara tepat terhadap ASN di lingkungan Pemkab Karawang yang diduga masih bermain judi online. Jangan sampai praktik seperti ini dibiarkan karena dapat merusak citra birokrasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat," ujar Hendra kepada wartawan, Selasa (7/7).
Hendra mengaku pihaknya memperoleh informasi yang mengarah pada dugaan adanya sejumlah oknum ASN yang masih aktif bermain judi online.
Bahkan, ia menyebut salah satu dugaan tersebut berasal dari lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Karawang.
"Kami menerima informasi bahwa masih ada oknum ASN di lingkungan Pemkab Karawang yang diduga aktif bermain judi online. Salah satunya disebut oknum berasal dari Bappeda Karawang. Kami memiliki data yang akan disampaikan kepada pihak berwenang apabila diperlukan untuk kepentingan penelusuran lebih lanjut," tegasnya.
Meski demikian, Hendra menekankan bahwa dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses verifikasi dan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.
Ia meminta Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM), serta aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi secara profesional dan transparan.
Menurutnya, apabila terbukti ada ASN yang terlibat judi online, pemerintah daerah tidak boleh ragu menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Jangan ada kesan tebang pilih. Jika terbukti melanggar, siapapun oknumnya harus diproses sesuai aturan. Integritas birokrasi harus dijaga agar kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah tidak semakin menurun," katanya.
Desakan tersebut juga menjadi pengingat bahwa perang melawan judi online membutuhkan komitmen dari seluruh elemen, termasuk aparatur negara.
Di tengah gencarnya pemerintah pusat memberantas praktik judi online, Pemkab Karawang dinilai perlu memastikan tidak ada ASN yang justru menjadi bagian dari persoalan tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, Bupati Karawang maupun pihak Bappeda Karawang belum memberikan keterangan resmi terkait pernyataan dan dugaan yang disampaikan oleh Hendra Supriatna. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
• Irfan Sahab
0 Komentar