 |
| Foto : Iwan Pitoy |
Nuansametro.com - Karawang | Ditemui di DAS Kopi Karawang pada Selasa (21/7/2026) sore, di sela-sela masa jeda (break) kegiatan aksi unjuk rasa, Iwan Pitoy, salah satu koordinator aksi, menyatakan bahwa aksi yang telah berlangsung sejak Senin (13/7/2026) akan terus dilakukan hingga seluruh tuntutan mereka mendapatkan tanggapan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang.
"Sejak awal kami merencanakan kegiatan aksi unjuk rasa ini, kemudian sesuai prosedur kami telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Polres Karawang. Hingga hari ini kami tetap berkomitmen dan konsisten melaksanakan aksi tersebut sampai ada jawaban dari pihak Pemkab Karawang. Hari ini kami menghentikan sementara kegiatan aksi untuk melakukan evaluasi dan konsolidasi bersama rekan-rekan," ujar Iwan Pitoy mengawali keterangannya.
Ia menjelaskan, terdapat tiga pokok tuntutan yang menjadi fokus aksi tersebut, yaitu:
Penjabaran anggaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Karawang sebagai bentuk transparansi kepada publik.
Pelaksanaan tes urine narkoba terhadap seluruh PNS/ASN serta seluruh anggota DPRD Karawang sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba.
Pengusutan secara tuntas serta penindakan tegas terhadap oknum pejabat yang diduga melakukan pelanggaran etik sebagaimana diberitakan di media sosial dan media daring.
Menurut Iwan, persoalan etika dan moral menjadi perhatian utama dalam gerakan aksi yang mereka lakukan. Menurutnya, kedua aspek tersebut merupakan fondasi penting bagi setiap individu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, apa pun jabatan yang diemban.
"Terlebih dengan adanya beberapa isu yang berkembang di Karawang belakangan ini, baik di media sosial maupun media online, yang diduga melibatkan pejabat eksekutif maupun legislatif terkait persoalan etika dan moral. Hal tersebut sangat memprihatinkan bagi kami sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Karawang," katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pada Senin (20/7/2026), pihaknya mendatangi Badan Kehormatan DPRD Karawang untuk mempertanyakan tindak lanjut atas sejumlah surat yang sebelumnya telah mereka kirimkan.
"Atas dasar itulah, sekaligus berkaitan dengan kabar yang sedang viral di Karawang belakangan ini, kami mendatangi Badan Kehormatan DPRD Karawang untuk mempertanyakan jawaban atas beberapa surat yang telah kami sampaikan sebelumnya," ujarnya.
Di akhir keterangannya, Iwan berharap pemerintah daerah, baik unsur eksekutif maupun legislatif, tidak bersikap tertutup terhadap kritik dan aspirasi masyarakat.
"Kami berharap Pemerintah Kabupaten Karawang, baik pihak eksekutif maupun legislatif, tidak terkesan alergi terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi seperti ini. Ini adalah bentuk kecintaan dan kepedulian kami sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Karawang dalam menjaga marwah pemerintahan daerah," pungkasnya.
• UT
0 Komentar