Antrean BBM di Sumut, Polda dan Pertamina Percepat Normalisasi Distribusi

Foto : Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan antrean BBM yang digelar di Aula Catur Prasetya Polda Sumut, Rabu (15/7). (Ist)

Nuansametro.com - Medan | Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Polda Sumut, Pertamina Patra Niaga, dan Hiswana Migas sepakat mempercepat normalisasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) guna mengatasi antrean panjang di sejumlah SPBU.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan antrean BBM yang digelar di Aula Catur Prasetya Polda Sumut, Rabu (15/7). Rakor dihadiri sejumlah pejabat terkait, di antaranya Karo Ops Polda Sumut Kombes Pol Dr. Dwi Tunggal Jaladri, Dir Intelkam Polda Sumut Kombes Pol Ajie Indra Dwiatma, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut Dedy Jaminsyah Purba, General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Sunardi, Ketua DPC Hiswana Migas Sumut Rajali Husein, serta Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak.

Karo Ops Polda Sumut Kombes Pol Dwi Tunggal Jaladri menyampaikan, hingga 14 Juli 2026 terdapat 125 SPBU yang terdampak gangguan distribusi dari total 324 SPBU di Sumatera Utara.

Untuk menjaga keamanan dan kelancaran distribusi, Polda Sumut mengerahkan 786 personel untuk melakukan pengamanan serta pengawalan distribusi BBM. 

Selain itu, sebanyak 10 personel disiapkan untuk membantu sebagai awak mobil tangki maupun pengemudi sementara apabila diperlukan.

"Hasil mitigasi menunjukkan adanya keterlambatan pasokan dan berkurangnya jumlah awak mobil tangki (AMT). Kami juga melakukan pengawalan distribusi agar tidak terjadi keterlambatan maupun penyimpangan dalam penyaluran BBM," ujar Dwi.

Sementara itu, Dir Intelkam Polda Sumut Kombes Pol Ajie Indra Dwiatma menjelaskan, hasil analisis di lapangan menunjukkan antrean BBM dipicu oleh sejumlah faktor, salah satunya gangguan tenaga kerja yang berdampak pada penyesuaian operasional di fuel terminal.

Akibat kondisi tersebut, pasokan BBM dari terminal menuju SPBU dilakukan secara bertahap dan proporsional sehingga sejumlah SPBU tidak menerima pasokan penuh sesuai kebutuhan harian.

Selain itu, terjadi keterbatasan pengemudi truk tangki akibat pemberhentian sejumlah pengemudi yang melakukan pelanggaran. Kondisi ini menyebabkan jumlah BBM yang diterima SPBU tidak sesuai dengan permintaan.

"Pada umumnya SPBU hanya menerima sekitar setengah dari volume yang diminta sehingga stok cepat habis dan memicu antrean di SPBU lain yang masih memiliki persediaan," jelasnya.

• NP