 |
| Foto : Praktisi Hukum Ujang Suhana, SH, |
Nuansametro.com - Karawang | Praktisi Hukum Ujang Suhana, SH, menyampaikan aspirasi dan keluhan masyarakat ekonomi lemah terkait tingginya biaya pendidikan di sejumlah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan SMP Islam Terpadu (SMPIT) swasta yang berada di bawah yayasan pendidikan, khususnya di Kabupaten Karawang dan umumnya di wilayah Provinsi Jawa Barat.
Menurut Ujang Suhana, biaya pendidikan yang dibebankan kepada orang tua siswa saat ini dinilai semakin memberatkan, terutama bagi keluarga kurang mampu. Padahal sebagian besar sekolah tersebut masih menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBN maupun APBD.
"Banyak masyarakat mengeluhkan tingginya biaya pendidikan di sekolah swasta penerima BOS. SPP bulanan berkisar antara Rp500 ribu hingga Rp800 ribu, ditambah uang pangkal, uang gedung, dan biaya pendidikan lainnya yang mencapai Rp5 juta sampai Rp7 juta setiap tahun ajaran baru. Kondisi ini sangat memberatkan masyarakat kecil," ujar Ujang Suhana.
Ia menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Karawang, serta Dinas Pendidikan di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat.
Berdasarkan fakta yang dihimpun di lapangan, tingginya biaya pendidikan tersebut berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang terjangkau.
Akibatnya, tidak sedikit anak-anak yang tinggal di sekitar sekolah justru tidak dapat mengenyam pendidikan di sekolah tersebut karena keterbatasan ekonomi keluarga.
Menurut Ujang, tujuan utama program BOS adalah membantu meringankan beban biaya pendidikan masyarakat serta mendukung pemerataan akses pendidikan.
Namun apabila sekolah yang menerima BOS masih membebankan biaya tinggi kepada peserta didik, maka perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan pemanfaatan dana bantuan tersebut.
"Oleh karena itu saya meminta Gubernur Jawa Barat, Bupati Karawang, serta Kepala Dinas Pendidikan untuk segera melakukan evaluasi, audit, dan mitigasi terhadap seluruh SD, SDIT, SMP, dan SMPIT swasta penerima BOS yang menetapkan biaya pendidikan tinggi kepada masyarakat," tegasnya.
Ujang juga meminta pemerintah meninjau kembali kelayakan penerimaan BOS bagi sekolah-sekolah yang dinilai membebani masyarakat secara berlebihan.
Apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana BOS maupun ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemerintah diminta mengambil langkah tegas sesuai kewenangannya.
Selain itu, ia mengingatkan pengelola yayasan dan sekolah swasta bahwa pendidikan merupakan amanah konstitusi yang memiliki fungsi sosial dan tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan ekonomi.
"Yayasan pendidikan harus menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dana BOS adalah amanah negara untuk membantu masyarakat memperoleh akses pendidikan yang layak, bukan untuk menutupi praktik pembiayaan yang membebani rakyat," katanya.
Kepada para orang tua dan masyarakat, Ujang mengimbau agar tidak ragu menyampaikan laporan kepada Dinas Pendidikan atau lembaga terkait apabila menemukan sekolah penerima BOS yang menetapkan biaya pendidikan tidak wajar dan memberatkan.
Ia menegaskan bahwa negara wajib hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan yang terjangkau dan bermutu sebagaimana amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.
Sebagai penutup, Ujang Suhana meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret agar tercipta keseimbangan antara keberlangsungan sekolah, kesehatan keuangan yayasan, dan kemampuan ekonomi masyarakat.
"Tujuan kita bukan mematikan sekolah swasta, tetapi memastikan biaya pendidikan tetap terjangkau, dana BOS tepat sasaran, akses pendidikan terbuka bagi seluruh anak bangsa, dan keadilan pendidikan benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya di Karawang dan umumnya di seluruh Jawa Barat," pungkasnya.
• Surya
0 Komentar