 |
| Foto : Gelombang dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menguat di Kabupaten Karawang. |
Nuansametro.com - Karawang | Gelombang dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menguat di Kabupaten Karawang. Di tengah polemik tata kelola dan munculnya dugaan penyimpangan yang menyeret program tersebut, ratusan warga justru menyuarakan pesan berbeda, jangan sampai anak-anak menjadi korban dari persoalan yang belum tentu mereka pahami.
Pesan itu menggema dalam aksi yang digelar Aliansi Rakyat Karawang Bersatu di depan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, Rabu (24/6/2026).
Ribuan massa yang terdiri dari orang tua, pelaku UMKM, relawan, dan masyarakat penerima manfaat turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait keberlangsungan Program MBG.
Dalam orasinya, H. Nana, perwakilan orang tua sekaligus bagian dari Program MBG Kecamatan Purwasari, menegaskan bahwa program tersebut telah memberikan manfaat nyata bagi banyak keluarga di Karawang.
“Anak-anak jadi lebih sehat, kebutuhan makannya lebih terjamin. Kami ingin aspirasi ini benar-benar didengar oleh pemerintah dan DPRD,” ujar H. Nana di hadapan massa.
Menurutnya, manfaat program tidak hanya dirasakan oleh anak-anak sebagai penerima makanan bergizi, tetapi juga oleh keluarga yang selama ini menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan gizi harian.
Namun di tengah manfaat yang dirasakan masyarakat, Program MBG kini dibayangi berbagai polemik terkait tata kelola dan dugaan penyimpangan.
Situasi ini memunculkan pertanyaan yang semakin sering terdengar di tengah masyarakat, jika memang terdapat dugaan korupsi atau penyalahgunaan kewenangan, mengapa yang terancam justru keberlangsungan programnya, bukan individu yang diduga melakukan pelanggaran?
Bagi para peserta aksi, persoalan administrasi maupun dugaan tindak pidana korupsi merupakan ranah aparat penegak hukum. Mereka meminta agar setiap dugaan pelanggaran diusut secara transparan dan tuntas.
Namun mereka menolak jika proses penegakan hukum dijadikan alasan untuk menghentikan program yang menyentuh langsung kebutuhan anak-anak.
“Yang salah harus dihukum, bukan programnya yang dihentikan,” teriak massa secara bergantian sepanjang aksi berlangsung.
Selain menyoroti aspek pemenuhan gizi, massa juga menekankan pentingnya keberlanjutan Program MBG karena dampaknya terhadap perekonomian masyarakat.
Mereka menilai program tersebut telah membuka ruang bagi keterlibatan pelaku UMKM lokal sebagai penyedia bahan pangan maupun jasa pendukung lainnya.
Menurut mereka, apabila dikelola secara transparan, profesional, dan diawasi secara ketat, Program MBG berpotensi menjadi instrumen strategis yang tidak hanya menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi kerakyatan hingga ke tingkat desa.
Aksi berlangsung tertib di bawah pengawalan aparat keamanan. Setelah menyampaikan aspirasi, sebanyak 20 perwakilan massa diterima dalam audiensi bersama DPRD Kabupaten Karawang.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai tuntutan masyarakat disampaikan secara langsung, mulai dari jaminan keberlanjutan program hingga penguatan mekanisme pengawasan dan transparansi anggaran.
Kini perhatian publik tertuju pada langkah pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Karawang. Masyarakat menunggu jawaban konkret atas tuntutan yang mereka suarakan, apakah pengawasan akan diperkuat, apakah dugaan penyimpangan akan diusut secara terbuka, dan yang paling penting, apakah hak anak-anak untuk memperoleh makanan bergizi akan tetap terjamin.
Di tengah berbagai perdebatan yang berkembang, satu pesan yang menggema dari Karawang sulit untuk diabaikan:
“Perbaiki tata kelolanya. Usut jika ada koruptornya. Tetapi jangan cabut hak anak-anak untuk mendapatkan makanan bergizi.”
• Fitri
0 Komentar