Nuansametro.com - Bandung | Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan pentingnya menjaga harmoni dan memperkuat sinergi antarlembaga sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat Jawa Barat.
Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri acara lepas sambut Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Tahun 2026 di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (2/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Dedi Mulyadi menyambut Sutikno yang resmi menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sejak 29 April 2026 menggantikan Hermon Dekristo yang mendapat promosi sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer (Sesjampidmil).
Menurut Dedi, pergantian kepemimpinan di lingkungan Kejaksaan bukan sekadar seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat koordinasi dan mempererat hubungan antarinstansi dalam menjalankan roda pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.
“Silaturahmi dan harmonisasi seluruh unsur pemerintahan menjadi hal penting. Sinergi antarlembaga harus terus diperkuat sebagaimana yang telah berjalan selama ini. Percepatan program, dukungan lintas sektor, hingga mitigasi terhadap potensi penyimpangan harus dilakukan sejak dini,” ujar Dedi.
Gubernur yang akrab disapa KDM itu menilai kolaborasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Kepada Sutikno, Dedi menyampaikan harapan agar hubungan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat semakin erat dalam mengawal pembangunan daerah dan memberikan kepastian hukum bagi berbagai program strategis pemerintah.
Sementara kepada Hermon Dekristo, Dedi menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusinya selama bertugas di Jawa Barat. Ia juga berharap promosi yang diterima menjadi langkah baru untuk memberikan pengabdian yang lebih luas bagi bangsa dan negara.
“Semoga Bapak menjadi jembatan yang memperkuat hubungan harmonis antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, serta jajaran TNI dan Polri,” katanya.
Di sisi lain, Kajati Jawa Barat yang baru, Sutikno, menegaskan komitmennya untuk membangun kerja sama yang solid dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah kabupaten dan kota di seluruh wilayah Jawa Barat.
Ia menegaskan bahwa Kejaksaan tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan pendampingan dan pendapat hukum guna mencegah munculnya persoalan hukum di lingkungan pemerintahan daerah.
“Ke depan, Kejaksaan akan terus memperkuat fungsi pencegahan. Kami siap memberikan pendapat hukum, bahkan tanpa diminta, terhadap hal-hal strategis yang berpotensi memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah dan masyarakat,” ujar Sutikno.
Pernyataan tersebut menegaskan arah baru sinergi antara Kejaksaan dan pemerintah daerah, yakni mengedepankan langkah preventif dibandingkan penindakan.
Dengan kolaborasi yang semakin erat, diharapkan pembangunan di Jawa Barat dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan bebas dari potensi penyimpangan.
Pergantian Kajati Jawa Barat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas, mempercepat pembangunan, serta memastikan pelayanan publik yang berkualitas bagi lebih dari 50 juta warga Jawa Barat.
• Hms
0 Komentar