 |
| Foto : Ketua DPD BM PAN Karawang yang juga Anggota DPRD Kabupaten Karawang Fraksi PAN, Dede Mulyana. |
Nusnsametro.com - Karawang | Kasus dugaan penculikan, penyekapan, dan penganiayaan terhadap Hendro alias Kodok, warga Desa Tamelang, Kecamatan Purwasari, terus menyita perhatian publik. Setelah menjadi perbincangan di tengah masyarakat, kasus yang kini ditangani Polres Karawang itu mulai mendapat sorotan dari kalangan legislatif.
Ketua DPD BM PAN Karawang yang juga Anggota DPRD Kabupaten Karawang Fraksi PAN, Dede Mulyana, menyampaikan kecaman keras terhadap segala bentuk tindakan kekerasan yang diduga dialami korban.
Menurutnya, jika dugaan tersebut terbukti, maka peristiwa itu bukan sekadar persoalan biasa, melainkan pelanggaran serius terhadap hak-hak warga negara.
“Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada pihak yang merasa kebal hukum atau bertindak semena-mena terhadap masyarakat,” tegas Dede Mulyana, Kamis (25/6/2026).
Siap Dampingi Korban Hingga Tuntas
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan setempat, Dede mengaku prihatin atas peristiwa yang menimpa warga Desa Tamelang tersebut. Ia memastikan akan mengawal proses hukum dan memberikan pendampingan kepada korban serta keluarganya agar memperoleh keadilan.
“Yang jelas saya akan mengawal dan mendampingi warga saya untuk mendapatkan keadilan,” ujarnya.
Pernyataan itu sekaligus menjadi sinyal bahwa kasus tersebut kini tidak lagi hanya menjadi perhatian masyarakat akar rumput, tetapi juga mulai masuk dalam pengawasan kalangan legislatif daerah.
Jangan Sampai Aspirasi Dibungkam Dengan Intimidasi
Dede juga menyoroti aspek yang lebih luas dari kasus ini. Menurutnya, negara menjamin hak setiap warga untuk menyampaikan pendapat, berdiskusi, maupun memperjuangkan kepentingan masyarakat secara damai.
Karena itu, apabila dugaan kekerasan tersebut berkaitan dengan aktivitas penyampaian aspirasi atau perjuangan kepentingan masyarakat, maka persoalan ini dapat menjadi ancaman serius terhadap iklim demokrasi dan rasa aman warga.
“Masyarakat tidak boleh hidup dalam ketakutan hanya karena menyampaikan aspirasi atau memperjuangkan hak-haknya. Negara harus hadir memberikan perlindungan,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi peringatan bahwa penegakan hukum tidak hanya menyangkut nasib korban, tetapi juga menyangkut perlindungan ruang demokrasi di tingkat masyarakat.
Polisi Didesak Ungkap Dalang dan Pelaku
Lebih lanjut, Dede mendesak aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional, objektif, dan transparan dalam mengusut laporan yang telah diterima Polres Karawang.
Menurutnya, pengungkapan kasus ini menjadi ujian penting bagi kredibilitas penegakan hukum di Karawang. Masyarakat, kata dia, berhak mengetahui siapa pelaku maupun pihak yang bertanggung jawab apabila dugaan tindak pidana tersebut benar terjadi.
“Siapa pun pelakunya harus diproses sesuai hukum. Jangan sampai ada kesan bahwa hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum,” tegasnya.
Ujian Bagi Penegakan Hukum di Karawang
Kasus dugaan penculikan dan penganiayaan terhadap warga Tamelang kini berkembang menjadi perhatian publik yang lebih luas. Selain melibatkan unsur organisasi kepemudaan, perkara ini juga mulai mendapat sorotan dari tokoh politik dan anggota legislatif daerah.
Di tengah meningkatnya tekanan publik, aparat kepolisian dituntut mampu mengungkap fakta secara terang-benderang, mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab, serta memastikan proses hukum berjalan tanpa intervensi.
Bagi masyarakat Karawang, perkara ini bukan hanya soal satu korban. Lebih dari itu, kasus ini menjadi ukuran apakah hukum benar-benar berdiri untuk melindungi warga, atau justru berhenti ketika berhadapan dengan kekuasaan dan kepentingan tertentu.
Publik kini menunggu jawaban dari aparat penegak hukum: apakah keadilan akan ditegakkan secara utuh, atau kembali menyisakan tanda tanya di tengah masyarakat.
• Fitri
0 Komentar