 |
| Foto: RDP berakhir ricuh setelah para pimpinan utama Forkopimda tidak hadir sesuai kesepakatan sebelumnya. |
Nuansanetro.com - Karawang | Batalnya pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara aliansi Cipayung Plus Kabupaten Karawang dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Aula Gedung Paripurna DPRD Karawang, Selasa (2/6/2026), memicu kekecewaan mendalam dari kalangan mahasiswa.
Forum yang semestinya menjadi ruang dialog strategis untuk membahas berbagai persoalan daerah itu berakhir ricuh setelah para pimpinan utama Forkopimda tidak hadir sesuai kesepakatan sebelumnya.
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Karawang menegaskan bahwa situasi chaos yang terjadi bukanlah peristiwa yang muncul secara tiba-tiba, melainkan akumulasi kekecewaan atas sikap para pemimpin daerah yang dinilai mengabaikan komitmen dialog dengan mahasiswa.
Ketua IMM Karawang, Dino Robika Patardo, menyebut kegagalan forum tersebut sebagai konsekuensi dari tidak ditepatinya kesepakatan yang telah dibangun bersama.
"Kericuhan dan gagalnya pelaksanaan RDP ini adalah konsekuensi logis dari abainya para pimpinan daerah terhadap komitmen yang telah disepakati. Pada 21 Mei 2026, telah disepakati bahwa forum tanggal 2 Juni harus dihadiri oleh formasi lengkap para pucuk pimpinan Forkopimda. Namun, kesepakatan itu tidak ditepati," tegas Dino.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah pimpinan instansi memilih mengirimkan perwakilan. Bupati Karawang diwakili Sekretaris Daerah, Kapolres Karawang diwakili Wakapolres, Dandim 0604/Karawang diwakili Kasdim, dan Kajari Karawang diwakili Kasi Pidsus.
Bagi mahasiswa, kehadiran perwakilan tidak mampu menjawab kebutuhan forum yang sejak awal dirancang untuk menghasilkan keputusan strategis dan respons langsung terhadap berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat Karawang.
Menurut Dino, para delegasi yang hadir memang patut dihargai, namun secara struktural tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan penting dalam forum tersebut.
"Delegasi yang dikirimkan tentu kami hargai secara personal, tetapi mereka terikat oleh batasan kewenangan birokrasi. RDP ini didesain untuk menghasilkan keputusan taktis dan strategis secara langsung. Ketika pimpinan tertinggi menghindar, forum ini kehilangan legitimasi dan substansinya," ujarnya.
Ia menambahkan, penolakan mahasiswa untuk melanjutkan forum merupakan bentuk protes terhadap sikap pemerintah yang dinilai tidak serius membuka ruang partisipasi publik.
"Ruang aspirasi publik tidak boleh diperlakukan sebagai agenda seremonial. Ketidakhadiran para pengambil kebijakan utama menunjukkan rendahnya komitmen dalam mendengar dan merespons suara masyarakat," katanya.
IMM Karawang menilai, tata kelola pemerintahan yang sehat menuntut kehadiran langsung para pemimpin dalam setiap ruang dialog yang menyangkut kepentingan publik.
Ketika tanggung jawab tersebut didelegasikan pada agenda yang sebelumnya telah disepakati bersama, hal itu justru memperlihatkan adanya persoalan komunikasi dan komitmen di tubuh pemerintahan daerah.
Atas kejadian tersebut, IMM Karawang mendesak Forkopimda melakukan evaluasi menyeluruh dan memberikan pertanggungjawaban atas gagalnya pelaksanaan forum yang dinilai penting bagi masa depan daerah.
"Kejadian ini harus menjadi evaluasi total bagi Forkopimda Karawang. Kami mendesak adanya pertanggungjawaban atas batalnya ruang dialog ini, sekaligus meminta agar komitmen kelembagaan dalam merespons aspirasi mahasiswa benar-benar dihormati, bukan dihindari," pungkas Dino.
Meski forum batal terlaksana, IMM Karawang bersama elemen Cipayung Plus menegaskan akan terus mengawal berbagai isu strategis daerah dan memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat Karawang.
Bagi mereka, batalnya RDP bukan akhir dari perjuangan, melainkan alarm keras bahwa komunikasi antara pemerintah dan masyarakat harus dibangun di atas komitmen, kehadiran, dan keberanian mengambil keputusan.
0 Komentar