 |
| Foto : Ketidakhadiran Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, dalam audiensi bersama Aliansi Masyarakat Karawang (AMK) menuai sorotan tajam dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Kabupaten Karawang. (Irfan/NM) |
Nuansametro.com - Karawang | Ketidakhadiran Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, dalam audiensi bersama Aliansi Masyarakat Karawang (AMK) menuai sorotan tajam dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Kabupaten Karawang.
Absennya orang nomor satu di Karawang itu dinilai oleh KAMI sebagai bentuk kurangnya sensitivitas pemerintah daerah terhadap keresahan masyarakat yang tengah memanas terkait tuntutan penutupan permanen Tempat Hiburan Malam (THM) Theater Night Mart (TNM) serta penolakan terhadap praktik LGBT di wilayah Karawang.
Audiensi yang digelar pada Rabu (10/6/2026) hanya dihadiri Ketua DPRD Karawang, Kasatpol PP, Asisten Daerah (Asda) I, serta sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kondisi tersebut membuat para peserta aksi kecewa karena tidak dapat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada kepala daerah yang memiliki kewenangan strategis dalam pengambilan kebijakan.
Presidium KAMI Karawang, H. Elyasa Budianto, menilai Bupati Karawang semestinya hadir untuk mendengar langsung suara masyarakat.
Menurutnya, forum audiensi tersebut merupakan momentum penting untuk meredam gejolak sosial yang berkembang di tengah masyarakat.
"Seharusnya Bupati hadir di forum ini, bukan justru menghadiri agenda lain. Ini menyangkut keresahan masyarakat yang sedang menjadi perhatian luas. Jangan sampai persoalan ini dianggap sepele," tegas Elyasa.
Ia menambahkan, ketidakhadiran Bupati justru berpotensi memperbesar kekecewaan publik. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin menguat, absennya kepala daerah dinilai dapat menimbulkan persepsi bahwa pemerintah kurang serius dalam merespons persoalan yang menjadi perhatian publik.
"Alih-alih meredakan situasi, ketidakhadiran Bupati justru dikhawatirkan memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah daerah dalam menyikapi persoalan yang saat ini menjadi sorotan publik," ujarnya.
KAMI Karawang juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal tuntutan masyarakat terkait penutupan permanen TNM.
Organisasi tersebut menilai keberadaan tempat hiburan malam yang dianggap bermasalah tidak boleh lagi diberi ruang untuk beroperasi apabila terbukti menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial.
Selain itu, Elyasa kembali menegaskan sikap organisasinya yang menolak segala bentuk perilaku yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai moral dan budaya masyarakat Karawang.
"Kami akan terus menyuarakan aspirasi masyarakat. Penutupan permanen TNM harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Jangan sampai tempat tersebut kembali beroperasi dan memunculkan polemik baru di tengah masyarakat," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Bupati Karawang terkait alasan ketidakhadirannya dalam audiensi tersebut maupun sikap pemerintah daerah atas tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi.
Ketidakhadiran kepala daerah dalam forum yang membahas isu sensitif dan menjadi perhatian publik ini pun memunculkan pertanyaan besar, sejauh mana pemerintah daerah benar-benar hadir untuk mendengar dan menjawab keresahan masyarakatnya?
• Irfan Sahab
0 Komentar