 |
| Foto : tiga anggota DPRD Karawang Iqbal Jamalullail (Gus Iqbal) dari Fraksi Gerindra, Dede Anwar, dan Asep Junaedi memilih langkah yang tidak lazim bagi pejabat legislatif: duduk lesehan bersama mahasiswa di pelataran gedung dewan. (Ist) |
Nuansametro.com - Karawang | Senja belum sepenuhnya hilang ketika halaman Gedung Paripurna DPRD Karawang berubah menjadi ruang politik yang tak biasa. Di tengah kepulan asap sisa pembakaran ban, barisan massa aksi mahasiswa, serta penjagaan ketat aparat, suasana yang semula tegang perlahan mencair menjadi dialog terbuka yang berlangsung di atas paving blok.
Sekitar pukul 19.00 WIB, tiga anggota DPRD Karawang Iqbal Jamalullail (Gus Iqbal) dari Fraksi Gerindra, Dede Anwar, dan Asep Junaedi memilih langkah yang tidak lazim bagi pejabat legislatif: duduk lesehan bersama mahasiswa di pelataran gedung dewan.
Gestur tersebut seketika mengubah atmosfer aksi. Sekat formal antara wakil rakyat dan pengunjuk rasa tampak runtuh, digantikan lingkar diskusi terbuka di bawah sorot lampu jalan.
Dari Ketegangan ke Mikrofon Terbuka
Situasi semakin menarik ketika Gus Iqbal mengambil pengeras suara dan menyampaikan apresiasi langsung kepada mahasiswa.
“Saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa sebagai agen perubahan,” ujarnya di hadapan massa aksi.
Pernyataan itu disambut riuh, menandai pergeseran suasana dari konfrontatif menjadi dialogis. Di tengah aksi yang sejak sore diwarnai orasi keras, momen ini menjadi titik balik yang meredakan tensi di lapangan.
Gus Iqbal menegaskan bahwa tuntutan mahasiswa bukan hal baru bagi DPRD. Ia menyebut seluruh isu yang disuarakan telah menjadi perhatian politik di tingkat legislatif dan akan diteruskan ke pemerintah daerah.
“Kami tidak menutup mata. Semua sudah kami pelajari dan dorong ke Pemkab Karawang,” tegasnya.
Tujuh Tuntutan, Satu Panggung Politik
Dalam forum terbuka tersebut, mahasiswa menyerahkan dokumen bertajuk “7 Tuntutan Tegas”, yang memuat kritik terhadap berbagai kebijakan daerah dan nasional.
Isinya mencakup isu strategis: mulai dari komersialisasi pendidikan, penolakan sistem outsourcing dan magang murah, hingga tuntutan perlindungan tenaga kerja lokal minimal 60 persen di perusahaan-perusahaan kawasan industri Karawang.
Mahasiswa juga menyoroti nasib buruh tani yang terdesak industrialisasi, transparansi angka putus sekolah, penolakan intervensi militer di ruang sipil pendidikan, serta desakan penghentian kriminalisasi terhadap aktivis.
Tuntutan tersebut diterima langsung oleh tiga anggota DPRD yang hadir di lokasi.
Simbol Dialog atau Sekadar Reduksi Aksi?
Meski momen lesehan dan dialog terbuka dianggap sebagian mahasiswa sebagai bentuk keterbukaan baru, aksi ini juga menyisakan pertanyaan kritis: sejauh mana dialog di jalanan akan benar-benar berubah menjadi kebijakan?
Bagi mahasiswa, penerimaan dokumen bukan akhir dari perjuangan. Mereka menegaskan pengawalan akan terus dilakukan hingga ada perubahan nyata di lapangan, bukan sekadar respons simbolik di tengah aksi.
“Suara rakyat tidak cukup didengar, harus diwujudkan,” menjadi penegasan yang menggema di akhir aksi.
Aksi yang Belum Selesai
Malam itu ditutup tanpa benturan besar, tanpa pembubaran paksa, dan tanpa ruang dialog tertutup. Namun, ketegangan politik yang melatari aksi ini belum sepenuhnya reda.
Di Karawang, demonstrasi malam itu mungkin berakhir di pelataran gedung DPRD. Tetapi bagi mahasiswa, itu baru awal dari babak pengawalan yang lebih panjang dari jalanan menuju ruang kebijakan.
• Irfan Sahab
0 Komentar