Ratusan Buruh Turun ke Jalan di Medan, Desak UU Pro Pekerja Hingga Hentikan Outsourcing

Foto : Ratusan massa yang tergabung dalam Partai Buruh bersama sejumlah elemen pekerja dan masyarakat sipil menggelar aksi damai memperingati Hari Buruh Internasional di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara. (Ist)

Nuansametro.com - Medan | Ratusan massa yang tergabung dalam Partai Buruh bersama sejumlah elemen pekerja dan masyarakat sipil menggelar aksi damai memperingati Hari Buruh Internasional di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jumat (1/5/2026). Aksi ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan penegasan sikap atas kebijakan ketenagakerjaan yang dinilai belum berpihak pada buruh.

Massa yang terdiri dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Serikat Petani Indonesia (SPI), komunitas ojek online, nelayan, mahasiswa, hingga warga umum, bergerak dari Istana Maimun menuju kantor gubernur. Sepanjang aksi, orasi bergema menuntut perubahan konkret, bukan janji.

Ketua Partai Buruh Sumut, Willy Agus Utomo, menegaskan bahwa tuntutan mereka mencakup agenda nasional dan daerah yang mendesak untuk segera direalisasikan.

“Buruh butuh perlindungan nyata, bukan sekadar regulasi yang lemah. Kami mendesak Presiden dan DPR RI segera mengesahkan undang-undang ketenagakerjaan yang benar-benar berpihak kepada pekerja,” ujarnya di tengah aksi.

Selain itu, massa secara tegas menolak praktik outsourcing yang dinilai merugikan pekerja dan memperjuangkan penghapusan sistem upah murah yang dianggap tidak manusiawi.

Di tingkat daerah, sorotan tajam diarahkan kepada Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Massa menuntut penyediaan perumahan layak dan terjangkau bagi buruh, serta penyelesaian berbagai persoalan ketenagakerjaan yang hingga kini belum tuntas.

Isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di TPL juga menjadi perhatian serius. Massa mendesak pemerintah daerah turun tangan mencari solusi konkret agar pekerja tidak menjadi korban kebijakan perusahaan.

Tak hanya itu, tuntutan reforma agraria, pembagian sertifikat tanah bagi buruh dan petani, hingga penanganan korban banjir di Langkat turut disuarakan sebagai bentuk kegagalan negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat kecil.

Meski membawa tuntutan keras, aksi berlangsung tertib. Massa bahkan memberikan apresiasi kepada aparat kepolisian yang dinilai melakukan pengamanan secara humanis. Sebagai simbol penghormatan, bunga diberikan kepada polisi wanita yang bertugas di lokasi.

Sekitar 10 perwakilan massa akhirnya diterima untuk berdialog dengan pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Namun, buruh memberi peringatan: jika aspirasi mereka tidak ditindaklanjuti, gelombang aksi lanjutan akan digelar dalam waktu dekat.

“Ini bukan akhir, ini awal. Jika tuntutan kami diabaikan, kami akan kembali dengan massa yang lebih besar,” tegas perwakilan aksi.

Aksi May Day di Medan tahun ini menjadi cerminan meningkatnya ketegangan antara pekerja dan pemerintah sebuah sinyal bahwa persoalan buruh belum menemukan titik terang.