 |
| Foto : Sekretaris Jenderal Laskar Merah Putih Markas Cabang Karawang, Guruh Yanuar |
Nuansametro.com - Karawang | Kekecewaan mendalam dirasakan Aliansi Ormas dan LSM Kabupaten Karawang setelah agenda audiensi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang kembali gagal terlaksana untuk kedua kalinya, Selasa (12/5/2026).
Aliansi menilai sikap Dinas PUPR Karawang yang tidak menghadirkan satu pun pejabat untuk menemui mereka sebagai bentuk ketidakseriusan dalam merespons berbagai persoalan yang selama ini menjadi sorotan publik.
Sekretaris Jenderal Laskar Merah Putih Markas Cabang Karawang, Guruh Yanuar, mengatakan pihaknya telah dua kali melayangkan surat resmi audiensi, namun kedua agenda tersebut selalu kandas dengan alasan Kepala Dinas sedang memiliki kegiatan di luar kantor.
“Untuk kedua kalinya kami melayangkan surat audiensi ke Dinas PUPR Karawang, namun kembali batal karena tidak ada satu pun pejabat yang menemui kami. Ini sangat kami sesalkan. Ada apa sebenarnya dengan Dinas PUPR Karawang?” tegas Guruh.
Menurutnya, ada sejumlah persoalan krusial yang hendak disampaikan secara langsung kepada jajaran Dinas PUPR Karawang. Salah satunya terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disebut terus berulang dalam pelaksanaan proyek pekerjaan di lingkungan PUPR.
Aliansi menilai berulangnya temuan tersebut menjadi indikasi lemahnya pengawasan internal terhadap proyek-proyek yang menggunakan anggaran daerah.
Tak hanya itu, Guruh juga menyinggung adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang disebut menjadi keresahan sejumlah rekanan proyek di lingkungan Dinas PUPR Karawang.
Bahkan, dugaan tersebut diklaim telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
“Banyak keluhan dari rekanan terkait dugaan pungli di lingkungan PUPR, dan saat ini persoalan itu sudah diadukan ke Polres Karawang,” ujarnya.
Selain dugaan pungli, pihaknya juga menyoroti kualitas sejumlah pekerjaan infrastruktur di beberapa titik wilayah Karawang yang dinilai tidak maksimal.
Mereka menemukan adanya proyek jalan yang hanya dilakukan tambal sulam tanpa perbaikan menyeluruh.
Aliansi juga mengaku menerima banyak laporan terkait dugaan praktik “ijon proyek” yang disebut mencerminkan buruknya sistem administrasi serta minimnya transparansi di tubuh Dinas PUPR Karawang.
“Kami melihat ada pola yang tidak sehat dalam tata kelola proyek di PUPR Karawang. Dugaan ijon proyek hingga pekerjaan yang tidak tuntas menjadi perhatian serius kami,” tambah Guruh.
Ia menegaskan, kehadiran Ormas dan LSM bukan untuk mencari sensasi, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial agar penggunaan anggaran APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pihaknya bahkan mengingatkan agar kasus hukum yang pernah menjerat sejumlah pejabat di daerah lain tidak sampai terjadi di Kabupaten Karawang.
“Kami hanya ingin mengingatkan agar Dinas PUPR berhati-hati dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Jangan sampai kasus yang terjadi di Kabupaten Bekasi terulang di Karawang,” katanya.
Merasa dua kali diabaikan, Aliansi Ormas dan LSM Karawang memastikan akan membawa persoalan tersebut ke ruang publik melalui aksi unjuk rasa dalam waktu dekat.
Surat pemberitahuan aksi disebut telah dilayangkan kepada Dinas PUPR Karawang, Polsek Kota, dan Polres Karawang.
“Kami akan turun aksi dan memberikan ultimatum keras kepada Dinas PUPR Karawang agar masyarakat bisa menikmati pembangunan yang benar-benar berkualitas dari anggaran APBD yang nilainya sangat besar,” tandas Guruh.
• Irfan Sahab
0 Komentar