 |
| Foto : audiensi antara Kapolda NTB dan Sekretaris Jenderal ABUJAPI Pusat di Ruang Kerja Kapolda NTB, Kamis (7/5/2026). |
Nuansametro.com - Mataram |Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) mempertegas komitmennya dalam memperkuat sistem pengamanan swakarsa melalui sinergi strategis bersama Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI).
Langkah tersebut ditandai dengan audiensi antara Kapolda NTB dan Sekretaris Jenderal ABUJAPI Pusat di Ruang Kerja Kapolda NTB, Kamis (7/5/2026).
Pertemuan yang berlangsung hangat namun penuh muatan strategis itu membahas penguatan profesionalisme satuan pengamanan (Satpam), legalitas badan usaha jasa pengamanan (BUJP), hingga kolaborasi operasional dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah NTB yang kini menjadi salah satu destinasi wisata prioritas nasional dan internasional.
Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K., M.M., menegaskan bahwa audiensi tersebut menjadi momentum penting untuk menyelaraskan visi antara Polri dan sektor pengamanan swasta dalam menghadapi tantangan keamanan yang terus berkembang.
“Kapolda NTB menerima kunjungan Sekjen ABUJAPI dalam rangka mempererat silaturahmi dan koordinasi. Fokus utamanya adalah meningkatkan profesionalisme anggota Satpam sebagai perpanjangan tangan Polri dalam fungsi pengamanan swakarsa,” ujar Kombes Kholid.
Menurutnya, keberadaan Satpam saat ini tidak lagi dipandang sekadar petugas keamanan lingkungan, tetapi telah menjadi bagian penting dalam sistem keamanan nasional, terutama di kawasan objek vital, pusat bisnis, hingga destinasi wisata.
Profesionalisme Satpam Jadi Sorotan
Dalam audiensi tersebut, salah satu isu utama yang dibahas adalah peningkatan kompetensi personel Satpam melalui standarisasi pelatihan dan sertifikasi yang sesuai regulasi.
Polda NTB menilai kualitas sumber daya manusia di sektor pengamanan swasta harus terus ditingkatkan agar mampu menjawab kebutuhan keamanan modern.
Selain itu, Kapolda NTB juga menyoroti pentingnya kepatuhan seluruh BUJP terhadap aturan yang berlaku, khususnya Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.
Polda NTB menegaskan bahwa legalitas dan tata kelola perusahaan jasa pengamanan harus berjalan seiring dengan profesionalitas personel di lapangan. Hal ini penting untuk memastikan seluruh aktivitas pengamanan swakarsa berada dalam pengawasan dan standar yang jelas.
Antisipasi Gangguan Kamtibmas
Tidak hanya fokus pada aspek administratif, pertemuan tersebut juga menekankan pentingnya penguatan komunikasi dan koordinasi operasional antara Polri dan BUJP dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
Dengan meningkatnya aktivitas pariwisata dan investasi di NTB, potensi kerawanan keamanan dinilai ikut berkembang. Karena itu, keterlibatan sektor pengamanan swasta dianggap menjadi elemen penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat maupun wisatawan.
“Keamanan wilayah bukan hanya tugas polisi, tetapi tanggung jawab kolektif. Salah satu pilar utamanya adalah rekan-rekan dari sektor pengamanan swasta,” tegas Kabid Humas.
Kapolda NTB berharap ABUJAPI terus melakukan pembinaan terhadap perusahaan jasa pengamanan di bawah naungannya agar tetap profesional, patuh regulasi, serta sejalan dengan kebijakan dan instruksi Polri.
Sinergi antara Polri dan ABUJAPI ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengamanan swakarsa yang profesional, modern, dan adaptif dalam menjaga kondusivitas wilayah NTB di tengah perkembangan sektor pariwisata dan ekonomi yang semakin pesat.
• Rls/NP
0 Komentar