Front Anti-Militerisme dan Investasi Menggelar Aksi di Kementerian HAM, Natalius Pigai Dinilai Kehilangan Taringnya

Foto : Puluhan mahasiswa Dogiyai Kota Nabire dan Rakyat Papua yang tergabung dalam Front Anti-Militerisme dan Investasi menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kementerian Hak Asasi Manusia, Jakarta. (Ist)

Nuansametro.com - Jakarta | Puluhan mahasiswa Dogiyai Kota Nabire dan Rakyat Papua yang tergabung dalam Front Anti-Militerisme dan Investasi menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kementerian Hak Asasi Manusia, Jakarta, Senin (11/5/2026). 

Mereka menilai Menteri HAM Natalius Pigai gagal menyelesaikan berbagai persoalan pelanggaran HAM di Papua dan justru semakin dekat dengan kekuasaan.

Aksi yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB itu berlangsung panas hingga sore hari. Massa berulang kali mendesak Pigai keluar menemui demonstran untuk mendengar langsung tuntutan rakyat Papua. Namun hingga pukul 15.00 WIB, Pigai tak kunjung menemui massa.

“Kami melihat Natalius Pigai hari ini tidak lagi berpihak kepada rakyat Papua. Dulu saat menjadi Komisioner Komnas HAM, dia sangat lantang bicara soal pelanggaran HAM di Papua. Sekarang dia seperti kehilangan taring,” ujar Veronica, salah satu orator aksi, dari atas mobil komando.

Dalam orasinya, Veronica menilai akar persoalan Papua bukan semata konflik keamanan, melainkan ketimpangan ekonomi, marginalisasi politik, dan kegagalan negara mengakui hak masyarakat adat Papua menentukan masa depannya sendiri.

Menurut massa aksi, pendekatan militer yang terus dilakukan pemerintah justru memperpanjang konflik dan memperbesar potensi pelanggaran HAM. 

Mereka menuding pengerahan aparat TNI dan Polri ke Papua tidak menyelesaikan persoalan, tetapi malah melahirkan pengungsian, intimidasi, hingga jatuhnya korban sipil.

“Yang terjadi hari ini adalah rakyat adat kehilangan tanah ulayat, hidup dalam ketakutan, dan menjadi korban konflik bersenjata. Negara hadir bukan membawa keadilan, tetapi operasi keamanan,” kata Veronica.

Demonstran juga menyoroti catatan Komnas HAM RI Perwakilan Papua yang menyebutkan sedikitnya empat peristiwa kekerasan menonjol terjadi sepanjang awal 2026 dengan korban meninggal mencapai sekitar 14 orang. 

Mereka menilai negara gagal menghentikan pola kekerasan yang terus berulang di Papua.

Kekecewaan massa semakin memuncak karena Pigai dianggap enggan menemui demonstran yang sedang menyampaikan aspirasi secara terbuka. 

Massa bahkan menyindir pernyataan Pigai yang pernah mengaku telah memahami HAM sejak usia lima tahun.

“Kalau benar memahami HAM sejak kecil, kenapa hari ini diam ketika rakyat Papua terus mengalami kekerasan?” teriak seorang demonstran bernama Maryadi.

Aksi sempat memanas ketika massa mendorong pagar besi penjagaan kantor Kementerian HAM dan masuk ke halaman utama gedung. 

Polisi yang berjaga membentuk barikade untuk menghalau massa. Demonstran juga membakar ban bekas di depan kantor kementerian sambil terus melanjutkan orasi politik.

Dalam pidatonya, massa turut mengkritik pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka yang mereka nilai semakin menghidupkan pendekatan represif ala Orde Baru melalui militerisasi ruang sipil dan proyek strategis nasional.

“Rezim Prabowo-Gibran sedang mengulang praktik rezim Soeharto dengan pendekatan militer yang masuk ke ruang sipil. Papua dijadikan ladang investasi dan operasi keamanan,” ujar Veronica.

Massa aksi menolak melakukan audiensi di dalam gedung Kementerian HAM. Mereka menilai dialog formal tidak lagi memiliki arti selama pemerintah tidak menunjukkan langkah konkret menghentikan kekerasan di Papua.

Foto : Peserta Aksi, Maryadi 

Dalam aksi tersebut, demonstran menyampaikan lima tuntutan utama:

1. Menarik militerisme dari Tanah Papua.

2. Mengadili seluruh pelanggaran HAM di Papua sejak 1961 hingga 2026.

3. Menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dianggap menjadi perpanjangan kapitalisme bersenjata.

4. Menolak seluruh bentuk investasi asing, termasuk operasi Freeport di Papua.

5. Menghentikan penggusuran, intimidasi, pembunuhan, dan kekerasan seksual terhadap rakyat Papua.

Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Kementerian HAM maupun Menteri HAM Natalius Pigai terkait tuntutan demonstran.

• NP