 |
| Foto : DPRD Jawa Barat resmi menyampaikan rekomendasi hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 kepada Dedi Mulyadi dalam rapat paripurna. (Ist) |
Nuansametro.com - Karawang | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat resmi menyampaikan rekomendasi hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 kepada Dedi Mulyadi dalam rapat paripurna di Kota Bandung, Senin (11/5/2026).
Penyampaian rekomendasi tersebut menjadi penanda berakhirnya pembahasan intensif yang dilakukan Panitia Khusus (Pansus) XIII terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sepanjang tahun anggaran 2025.
Rapat paripurna diawali dengan penyampaian laporan Pansus XIII, dilanjutkan penetapan hasil pembahasan LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025 menjadi keputusan DPRD, dan ditutup dengan sambutan Gubernur Jawa Barat.
Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Guna menegaskan bahwa rekomendasi yang disusun DPRD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen pengawasan politik yang harus menjadi pijakan evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintah daerah.
“Sebagaimana dimaklumi bahwa DPRD Jawa Barat melalui Pansus XIII ditugaskan untuk membahas LKPJ Gubernur TA 2025. Alhamdulillah hari ini Pansus XIII telah selesai melaksanakan tugasnya dan melaporkan hasil kerjanya. Rekomendasi atas LKPJ Gubernur TA 2025 ditetapkan menjadi keputusan DPRD,” ujar Buky.
Menurutnya, rekomendasi DPRD akan menjadi bahan penting dalam penyusunan arah pembangunan daerah ke depan, termasuk perencanaan program prioritas, penyusunan APBD tahun berjalan dan tahun berikutnya, hingga pembentukan regulasi strategis daerah.
“Rekomendasi ini harus menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berdampak langsung kepada masyarakat,” katanya.
DPRD juga menekankan bahwa rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada gubernur untuk ditindaklanjuti dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri. Langkah itu sekaligus mempertegas fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Dalam pembahasan LKPJ 2025, DPRD disebut menyoroti sejumlah aspek strategis mulai dari efektivitas program pembangunan, tata kelola anggaran, pelayanan publik, hingga pemerataan pembangunan antarwilayah di Jawa Barat.
Melalui rekomendasi yang diberikan, DPRD berharap pemerintah provinsi tidak hanya fokus pada capaian administratif, tetapi juga memastikan kebijakan benar-benar dirasakan masyarakat.
DPRD Jawa Barat menilai pengawasan yang kuat dan rekomendasi yang konstruktif menjadi kunci untuk mendorong perbaikan kinerja pemerintah daerah secara berkelanjutan.
Dengan demikian, evaluasi terhadap LKPJ tidak berhenti sebagai formalitas tahunan, melainkan menjadi momentum koreksi terhadap kebijakan yang dinilai belum optimal sekaligus memperkuat program yang terbukti efektif bagi masyarakat Jawa Barat.
• Dim
0 Komentar