 |
| Foto : penyerahan klaim BPJS kepada perwakilan buruh sebagai simbol perhatian terhadap perlindungan pekerja. |
Nuansametro.com - Deli Serdang | Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan peran strategis buruh sebagai tulang punggung ekonomi daerah sekaligus mitra pemerintah dalam merumuskan kebijakan.
Hal itu disampaikannya dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2026 yang digelar di Gedung Serbaguna Pemprov Sumut, Jumat (1/5).
Di hadapan ribuan pekerja dari puluhan serikat buruh, Bobby menyampaikan apresiasi atas kontribusi buruh yang dinilai tidak hanya menggerakkan ekonomi, tetapi juga aktif memberi masukan dalam proses pengambilan kebijakan daerah.
“Buruh bukan hanya objek kebijakan, tetapi bagian dari proses lahirnya kebijakan itu sendiri,” tegas Bobby.
Tuntutan Buruh Jadi Prioritas
Dalam pidatonya, Bobby menekankan bahwa berbagai tuntutan buruh akan menjadi perhatian serius pemerintah dengan skala prioritas yang setara.
Isu-isu krusial yang disoroti meliputi perlindungan dari pemutusan hubungan kerja (PHK), penetapan upah layak, penghapusan sistem outsourcing, hingga dorongan pembentukan regulasi ketenagakerjaan baru.
Menurutnya, tuntutan yang berada dalam kewenangan pemerintah provinsi akan segera ditindaklanjuti, sementara yang menjadi ranah pemerintah pusat akan diteruskan langsung kepada Presiden.
“Yang bisa kami putuskan di daerah akan segera kami eksekusi. Yang di pusat, akan kami sampaikan,” ujarnya.
Upah Naik Tak Cukup, Harga Harus Dikendalikan
Bobby juga mengingatkan bahwa peningkatan upah tidak akan berdampak signifikan tanpa diimbangi pengendalian harga kebutuhan pokok.
Ia meminta kepala daerah di kabupaten/kota aktif melakukan intervensi pasar, termasuk melalui operasi pasar.
“Kalau upah naik tapi harga ikut melonjak, kesejahteraan buruh tetap tidak berubah. Ini yang harus kita jaga bersama,” katanya.
Wacana Program Rumah Buruh
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja, Pemprov Sumut juga membuka peluang menghadirkan program kepemilikan rumah khusus buruh.
Namun, Bobby mengakui masih perlu kajian mendalam agar tidak terjadi tumpang tindih dengan program subsidi pemerintah pusat.
Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah skema pembiayaan melalui perbankan daerah dengan dukungan pemerintah.
“Kita ingin buruh tidak selamanya menyewa. Harus punya aset,” ujarnya.
Pengawasan Lemah, Jumlah Petugas Minim
Selain kesejahteraan, Bobby menyoroti lemahnya pengawasan ketenagakerjaan akibat minimnya jumlah pengawas dibandingkan jumlah perusahaan.
Ia membuka kemungkinan penambahan anggaran dan personel untuk memperkuat fungsi pengawasan.
Serikat Buruh: Jangan Abaikan Kami
Sementara itu, Ketua Panitia May Day, Elfianti Tanjung, mendesak pemerintah agar tidak mengabaikan aspirasi buruh. Ia menegaskan bahwa pekerja merupakan barometer ekonomi daerah.
“Tanpa buruh, Sumatera Utara tidak akan bergerak. Karena itu tuntutan kami harus didengar,” tegasnya.
Ia juga mengkritik regulasi ketenagakerjaan yang dinilai belum berpihak kepada pekerja, khususnya terkait praktik outsourcing yang masih marak.
Perayaan Kondusif, Simbol Apresiasi
Peringatan May Day 2026 di Sumut berlangsung kondusif dengan pengamanan aparat kepolisian. Acara juga diisi dengan pemotongan tumpeng, pembagian hadiah, serta penyerahan klaim BPJS kepada perwakilan buruh sebagai simbol perhatian terhadap perlindungan pekerja.
Momentum ini menjadi refleksi bahwa relasi antara pemerintah dan buruh tidak hanya sebatas formalitas, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan nyata yang berdampak langsung pada kesejahteraan pekerja.
• Tim
0 Komentar