 |
| Foto : Anggota DPRD Karawang, H. Asep Syaripudin, S.T., M.M. (Ist) |
Nuansametro.com - Karawang | Julukan sebagai lumbung padi nasional yang selama ini melekat pada Kabupaten Karawang kini menghadapi ujian serius. Perubahan iklim yang kian tak menentu, ditambah tekanan dinamika global, mulai terasa dampaknya di tingkat tapak.
Ancaman kekeringan perlahan muncul di sejumlah wilayah, memunculkan kekhawatiran akan terganggunya stabilitas produksi pangan.
Di tengah situasi ini, kritik tajam diarahkan kepada Pemerintah Kabupaten Karawang, khususnya Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP), agar segera meninggalkan pola kerja reaktif atau “pemadam kebakaran”.
Anggota DPRD Karawang, H. Asep Syaripudin, S.T., M.M., yang akrab disapa Kang Asep Ibe, menegaskan bahwa kunci utama perbaikan terletak pada transparansi dan akurasi data. Ia mendorong percepatan penyusunan Peta Masa Tanam Padi sebagai instrumen strategis, bukan sekadar formalitas administratif.
“Peta masa tanam ini harus jadi alat kontrol. Ketika petani mulai mengolah lahan, DPKPP sudah tahu kebutuhan bibit, pupuk, sampai ketersediaan air. Jangan sampai petani sudah siap, tapi pemerintah tertinggal,” ujarnya saat ditemui di Rawamerta, Jumat (24/4).
Menurutnya, selama ini persoalan klasik seperti kelangkaan bibit unggul dan distribusi pupuk yang tersendat terus berulang karena lemahnya perencanaan berbasis data.
Dengan pemetaan yang presisi, intervensi pemerintah dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
Tak hanya itu, Asep juga menyoroti rapuhnya infrastruktur irigasi yang menjadi tulang punggung pertanian Karawang. Pendangkalan saluran air yang kerap luput dari perhatian dinilai seharusnya bisa diantisipasi lebih dini melalui sistem pemetaan yang terintegrasi.
“Kalau datanya jelas, kita bisa tahu titik mana yang perlu normalisasi sebelum masa tanam. Jangan tunggu air sudah tidak mengalir baru bergerak,” tegasnya.
Dalam langkah yang lebih progresif, ia turut mendorong pemanfaatan energi terbarukan sebagai solusi jangka panjang untuk irigasi. Ketergantungan pada bahan bakar minyak dinilai semakin riskan di tengah fluktuasi harga akibat tensi geopolitik global.
Pompa air bertenaga surya, menurutnya, menjadi alternatif realistis untuk menjaga keberlanjutan pasokan air, terutama di wilayah yang rentan kekeringan.
Urgensi ini semakin nyata menjelang musim tanam gadu pada Mei–Juni 2026. Sejumlah titik di Kecamatan Rawamerta dilaporkan mulai mengalami defisit air, khususnya di Dusun Margasalam (Desa Pasirawi) dan Dusun Garunggung (Desa Panyingkiran).
Di wilayah-wilayah tersebut, sawah tadah hujan atau tegalan kembali menjadi titik lemah. Tanpa intervensi cepat, produktivitas padi terancam menurun signifikan.
Petani setempat mulai merasakan kecemasan yang sama. H. Darman, petani di Dusun Margasalam, menyebut kekurangan air sebagai persoalan menahun yang belum tertangani secara tuntas.
“Kami butuh solusi nyata, bukan janji. Sumur bor dengan pompa tenaga surya atau mesin satelit sangat membantu agar kami tetap bisa tanam,” katanya.
Ia berharap pemerintah daerah segera turun tangan sebelum kondisi memburuk dan berdampak pada hasil panen.
Kini, keputusan ada di tangan DPKPP Karawang. Di tengah ambisi besar menuju swasembada pangan, publik menanti langkah konkret, bukan sekadar perencanaan di atas kertas.
Apakah Karawang akan bertransformasi dengan pendekatan berbasis data dan teknologi, atau tetap bertahan dengan pola lama yang reaktif?
Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan apakah lumbung padi nasional ini mampu bertahan atau justru perlahan kehilangan daya tahannya di tengah krisis yang kian nyata.
• NP
0 Komentar