 |
| Foto : Ujang Suhana, SH |
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digagas sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas gizi anak dan menekan angka stunting di Indonesia. Secara prinsip, program ini merupakan inisiatif yang baik dan patut didukung.
Namun, dalam implementasinya, MBG tidak boleh bergeser menjadi proyek berorientasi keuntungan yang membuka celah bagi praktik pemborosan anggaran maupun “bancakan” oleh oknum tertentu.
Kritik utama yang muncul dari masyarakat adalah potensi penyimpangan dalam pengelolaan program. Ketika MBG dijalankan melalui skema proyek besar melibatkan vendor, distribusi massal, dan tenaga kerja tambahan risiko inefisiensi menjadi tinggi.
Anggaran yang seharusnya langsung menyentuh kebutuhan gizi anak justru tergerus oleh biaya operasional, logistik, dan gaji tenaga kerja.
Lebih jauh, ketidaktepatan sasaran juga menjadi persoalan serius. Program yang semestinya difokuskan pada anak-anak dari keluarga kurang mampu, justru berpotensi dinikmati secara merata, termasuk oleh anak-anak dari keluarga mampu bahkan kalangan pejabat.
Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Selain itu, sistem distribusi makanan siap saji dalam skala besar juga menyimpan risiko kesehatan, seperti kasus keracunan makanan. Dalam beberapa program serupa, masalah higienitas dan kualitas makanan kerap menjadi sorotan.
Jika tidak diawasi secara ketat, niat baik program ini justru dapat menimbulkan dampak negatif bagi penerima manfaat.
Sebagai alternatif, muncul gagasan agar bantuan MBG diberikan langsung dalam bentuk uang tunai kepada keluarga penerima yang benar-benar membutuhkan.
Skema ini dinilai lebih efisien karena memotong rantai distribusi yang panjang dan mengurangi biaya operasional. Dengan pendekatan ini, orang tua terutama ibu dapat menentukan sendiri makanan yang sesuai dengan kebutuhan dan selera anak mereka.
Pendekatan berbasis keluarga juga dianggap lebih manusiawi dan kontekstual. Setiap anak memiliki kebutuhan dan kebiasaan makan yang berbeda. Orang tua tentu lebih memahami kondisi tersebut dibandingkan pihak ketiga.
Dengan demikian, bantuan yang diberikan tidak hanya tepat sasaran secara ekonomi, tetapi juga tepat guna secara nutrisi.
Namun demikian, skema bantuan langsung tunai juga memerlukan sistem pengawasan yang ketat agar dana benar-benar digunakan untuk kebutuhan gizi anak.
Pemerintah perlu memastikan adanya edukasi gizi yang memadai serta mekanisme kontrol yang transparan dan akuntabel.
Pada akhirnya, keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi oleh ketepatan sasaran, efisiensi pengelolaan, dan integritas pelaksanaannya.
Program ini harus kembali pada tujuan utamanya: membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mendapatkan asupan gizi yang layak, bukan menjadi ladang keuntungan bagi segelintir pihak.
Jika tidak dikelola dengan hati-hati, program yang baik sekalipun bisa kehilangan makna. MBG harus menjadi solusi, bukan masalah baru.
Oleh : Ujang Suhana, SH
Penulis Adalah Praktisi Hukum
0 Komentar