 |
| Foto : Korban dugaan keracunan saat diperiksa kesehatannya dan menjalani perawatan intensif. |
Nuansametro.com - Lombok Timur | Dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, bukan sekadar insiden biasa.
Peristiwa yang telah menimpa sedikitnya 35 orang ini menjadi alarm keras terhadap lemahnya pengawasan dalam implementasi program yang seharusnya menjamin kesehatan, bukan justru mengancamnya.
Data terbaru dari Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Lombok Timur mencatat, dari total korban, 28 orang telah dipulangkan setelah menjalani perawatan intensif.
Namun, tujuh lainnya masih dirawat di Puskesmas Pengadangan, menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan tidak bisa dianggap ringan.
Ketua Satgas BGN Lombok Timur, H. Ahyan, mengonfirmasi kondisi tersebut. Ia menyebut sebagian besar korban telah membaik, namun kasus ini tetap memerlukan perhatian serius karena menyangkut keselamatan siswa sebagai penerima manfaat utama program.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur, H. Lalu Aries Fahrozi, menyatakan bahwa sampel makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan telah dikirim ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) untuk diuji di laboratorium.
Hasilnya diperkirakan baru akan keluar dalam satu hingga dua minggu ke depan.
Namun, lambannya proses identifikasi penyebab justru memunculkan pertanyaan: apakah sistem pengawasan mutu makanan dalam program MBG sudah berjalan dengan standar yang ketat? Ataukah ada celah serius dalam rantai distribusi dan pengolahan yang selama ini luput dari kontrol?
Ketua Satgas MBG NTB, Pathul Gani, menyatakan bahwa investigasi akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sumber bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan.
Pernyataan ini terdengar normatif, namun publik berhak menuntut lebih dari sekadar prosedur standar yakni transparansi dan akuntabilitas nyata.
Kasus ini menegaskan bahwa program berskala nasional seperti MBG tidak cukup hanya mengandalkan niat baik dan target distribusi.
Tanpa pengawasan ketat, standar higienitas yang disiplin, serta sistem evaluasi yang transparan, program ini justru berpotensi menjadi ancaman kesehatan massal.
Lebih jauh, pemerintah daerah dan pelaksana program perlu membuka hasil investigasi kepada publik secara jujur. Jika ditemukan kelalaian, sanksi tegas harus diberikan, bukan sekadar perbaikan administratif. Keselamatan anak-anak tidak boleh dinegosiasikan.
Peristiwa di Pringgasela ini seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh bagi pelaksanaan MBG di seluruh daerah. Jika tidak, bukan tidak mungkin kasus serupa akan kembali terulang dengan korban yang lebih banyak.
Program makan bergizi seharusnya menjadi simbol perlindungan negara terhadap generasi muda. Namun tanpa pengawasan yang kuat, ia bisa berubah menjadi sumber risiko yang justru merusak kepercayaan publik.
• Rls/NP
0 Komentar