Lili Gozali Kritik Kebijakan Hemat Energi, Jangan Berhenti di Simbolisme

Foto : Direktur Ghazali Center, Lili Gozali,

Nuansametro.com - Karawang | Kebijakan hemat energi yang belakangan disorot publik melalui peralihan jenis kendaraan dinas pejabat dinilai belum menyentuh akar persoalan. 

Direktur Ghazali Center, Lili Gozali, menegaskan bahwa langkah tersebut seharusnya menjadi pintu masuk menuju reformasi fiskal yang lebih menyeluruh, bukan sekadar aksi simbolik yang berhenti di permukaan.

Menurut Lili, perubahan kendaraan dinas harus diikuti dengan penyesuaian komponen pengeluaran negara yang selama ini melekat pada pejabat. 

Ia menyoroti perlunya evaluasi serius terhadap tunjangan transportasi, biaya perawatan kendaraan dinas, hingga pos konsumsi aparatur sipil negara (ASN) yang dinilai masih berpotensi membebani anggaran.

“Alih kendaraan bukanlah puncak kebijakan hemat energi. Justru ini momentum untuk merapikan struktur belanja negara yang kerap luput dari pengawasan,” ujarnya.

Ia menambahkan, tanpa revisi menyeluruh terhadap pos-pos pengeluaran tersebut, kebijakan ini berisiko menjadi formalitas semata sekadar respons jangka pendek atas instruksi pusat, bukan perubahan sistemik yang berkelanjutan.

Lebih jauh, Lili menekankan pentingnya menjadikan kesederhanaan sebagai budaya dalam birokrasi. Ia mengingatkan bahwa pejabat publik sejatinya adalah abdi negara dan abdi rakyat, sehingga empati terhadap kondisi masyarakat harus tercermin dalam gaya hidup sehari-hari, bukan hanya dalam kebijakan sesaat.

“Kesederhanaan itu harus mendarah daging, bukan sekadar pencitraan. Ini soal integritas dan warisan nilai dari para pendiri bangsa,” tegasnya.

Dalam konteks ini, peran media dan publik menjadi krusial. Lili mengingatkan agar pengawasan terhadap perilaku pejabat dilakukan secara konsisten dan proporsional. 

Ia bahkan menyarankan agar peralihan kendaraan dinas tidak perlu diberitakan secara berlebihan.

“Laporkan saja sebagai hal biasa. Tidak perlu dihebohkan atau dijadikan teladan instan. Ini baru berjalan beberapa hari. Yang lebih penting adalah konsistensi dalam jangka panjang,” katanya.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa substansi kebijakan publik tidak terletak pada langkah awal yang terlihat, melainkan pada keberlanjutan dan dampaknya terhadap tata kelola negara secara keseluruhan. 

Tanpa komitmen jangka panjang, kebijakan hemat energi dikhawatirkan hanya akan menjadi episode singkat dalam siklus pencitraan, bukan perubahan nyata yang dirasakan rakyat.

• Irfan Sahab