 |
| Foto : Sekretaris DPD GMPI Karawang, Angga Dhe Raka |
Nuansametro.com - Karawang | Wacana kebijakan parkir gratis yang digulirkan sejumlah anggota DPRD Karawang menuai sorotan keras dari kalangan pemuda. Sekretaris DPD GMPI Karawang, Angga Dhe Raka, secara terbuka menyebut gagasan tersebut lebih beraroma pencitraan politik ketimbang solusi nyata bagi masyarakat kecil.
Menurut Angga, kebijakan populis seperti parkir gratis justru berpotensi menyesatkan opini publik. Ia menilai, alih-alih menyelesaikan persoalan mendasar, wacana tersebut hanya menyentuh permukaan dan tidak memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kalau memang serius berpihak pada rakyat kecil, jangan cari panggung lewat kebijakan populis. Potong saja gaji dan tunjangan kalian. Itu jauh lebih jujur dan berdampak,” tegas Angga.
Ia menyoroti besarnya penghasilan anggota DPRD Karawang yang disebut mencapai Rp45 juta hingga Rp60 juta per bulan. Angka tersebut dinilai kontras dengan kondisi ekonomi masyarakat Karawang yang masih banyak berjuang memenuhi kebutuhan dasar.
Lebih jauh, Angga mengingatkan bahwa kebijakan parkir gratis berpotensi menjadi jebakan fiskal. Di satu sisi tampak pro-rakyat, namun di sisi lain berisiko mengurangi pendapatan asli daerah (PAD) yang selama ini menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan.
“Ini logika yang keliru. Mau membantu rakyat, tapi sumber pendapatan daerah malah dipangkas. Lalu nanti ditutup dari mana? APBD juga. Artinya tetap rakyat yang menanggung,” sindirnya.
Ia juga mempertanyakan keseriusan DPRD dalam merumuskan kebijakan berbasis kajian yang matang. Jika kebijakan tersebut tetap dipaksakan tanpa transparansi analisis fiskal, Angga menilai publik patut mencurigai adanya kepentingan politik jangka pendek.
“Jangan bungkus kepentingan politik dengan label keberpihakan. Rakyat sekarang sudah cerdas, bisa membedakan mana kebijakan tulus dan mana yang sekadar gimmick,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, Angga turut menyinggung konsistensi moral para legislator. Ia menantang keberanian DPRD untuk menunjukkan keberpihakan yang konkret, bukan sekadar simbolik.
“Berani tidak mengorbankan kenyamanan sendiri? Atau keberpihakan itu hanya berlaku kalau tidak menyentuh kantong pribadi?” tambahnya.
GMPI, lanjut Angga, menegaskan akan terus mengawal setiap kebijakan publik di Karawang agar tetap berpijak pada prinsip keadilan fiskal dan kepentingan masyarakat luas.
“Jangan jual slogan pro-rakyat kalau ujungnya hanya sandiwara anggaran. Rakyat butuh keberanian, bukan kepura-puraan,” pungkasnya.
• Kojek
0 Komentar