 |
| Foto : Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Tardi. (Ist) |
Nuansametro.com - Kota Tangerang | Pengawasan sektor pertanahan kembali menjadi sorotan tajam. Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Pertanahan Kota Tangerang guna mengaudit langsung persoalan klasik hingga tantangan baru di wilayah urban yang terus berkembang.
Dipimpin Ketua Komisi II, Zulfikar Arse Sadikin, rombongan hadir membawa mandat kuat: memastikan pelayanan pertanahan bersih, cepat, dan bebas dari praktik mafia tanah yang selama ini meresahkan masyarakat.
Kunjungan ini bukan sekadar seremonial. Dalam forum diskusi yang berlangsung terbuka dan kritis, dewan menyoroti sejumlah titik rawan yang selama ini menjadi sumber keluhan publik mulai dari lambannya penyelesaian berkas, sengketa agraria yang berlarut, hingga celah keamanan data pertanahan.
Salah satu yang mendapat apresiasi adalah inovasi Virtual Office yang dikembangkan Kantor Pertanahan. Layanan digital ini dinilai mampu memangkas birokrasi tatap muka, meningkatkan transparansi, serta mengurangi potensi praktik percaloan.
Namun, Komisi II mengingatkan: digitalisasi harus dibarengi sistem keamanan yang kuat agar tidak justru membuka celah kejahatan baru.
“Transformasi digital harus menjamin integritas data. Jangan sampai kemajuan teknologi justru dimanfaatkan oleh mafia tanah,” tegas Zulfikar.
Selain itu, persoalan tunggakan layanan menjadi perhatian serius. DPR menilai lambannya penyelesaian berkas tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mencerminkan lemahnya manajemen kinerja. Target percepatan diminta jelas, terukur, dan diawasi ketat.
Isu lain yang tak kalah penting adalah percepatan sertifikasi tanah wakaf. Dalam konteks kota yang berkembang pesat seperti Kota Tangerang, perlindungan aset sosial-keagamaan dinilai mendesak untuk mencegah konflik di masa depan.
Di sisi lain, penyelesaian sengketa agraria dan sinkronisasi tata ruang menjadi pekerjaan rumah besar. DPR menekankan pentingnya mediasi yang transparan dan berpihak pada masyarakat kecil, sekaligus memastikan regulasi tata ruang tidak menghambat investasi yang berkelanjutan.
Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah pejabat kunci, termasuk Dwi Budi Martono, Sudaryanto, dan Harison Mocodompis. Mereka turut memberikan gambaran kondisi aktual serta langkah-langkah strategis yang tengah dijalankan.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Tardi, mengakui masih adanya tantangan di lapangan, namun menegaskan komitmen untuk berbenah.
“Kami terus mendorong percepatan layanan dan memperkuat mitigasi sengketa. Transparansi menjadi prioritas utama kami,” ujarnya.
Kunjungan ini diharapkan tidak berhenti pada catatan evaluasi semata. Lebih dari itu, DPR menuntut lahirnya langkah konkret—mulai dari penguatan sistem digital, penegakan hukum terhadap mafia tanah, hingga reformasi layanan publik yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Di tengah pesatnya urbanisasi, pertanahan bukan lagi sekadar urusan administrasi. Ia menjadi arena krusial yang menentukan keadilan sosial, kepastian hukum, dan arah pembangunan kota ke depan.
• ZuL
0 Komentar