KAMI Karawang Siapkan Aksi Tekan Aparat, Soroti Mandeknya Penanganan Kasus Korupsi

Foto : Elyasa Budianto bersama Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dan Hersubeno

Nuansametro.com - Karawang | Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Kabupaten Karawang bersama KAMI Jawa Barat menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk tekanan terhadap aparat penegak hukum. 

Aksi ini dipicu oleh lambannya penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi yang hingga kini dinilai belum menunjukkan perkembangan berarti.

Presidium KAMI Karawang, H. Elyasa Budianto, menegaskan bahwa langkah turun ke jalan bukan sekadar simbolik, melainkan bentuk desakan serius agar penegakan hukum tidak mandek di tengah jalan.

“Kami akan melakukan aksi sebagai bentuk tuntutan agar kasus-kasus korupsi di Karawang segera ditindaklanjuti dan diselesaikan secara transparan,” tegas Elyasa.

Dalam rencana aksinya, KAMI Karawang akan bergabung dengan KAMI Jawa Barat untuk mendatangi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. 

Mereka berencana menyampaikan langsung aspirasi sekaligus tuntutan agar aparat bertindak lebih tegas dan terbuka dalam menangani perkara yang mencuat di daerah.

Elyasa mengungkapkan, pihaknya mencatat adanya sejumlah kasus yang terkesan “mengendap”, baik di tingkat kejaksaan maupun di Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Menurutnya, persoalan yang terjadi bukan hanya kasus kecil, melainkan juga dugaan korupsi besar yang berkaitan dengan proyek-proyek strategis daerah.

“Kami melihat banyak kasus yang belum ditangani secara maksimal. Tidak hanya yang berskala kecil, tetapi juga dugaan korupsi yang lebih besar di Karawang,” ujarnya.

KAMI memberikan tenggat waktu hingga akhir April 2026. Jika dalam kurun waktu tersebut tidak ada perkembangan signifikan, mereka memastikan akan meningkatkan eskalasi aksi sebagai bentuk tekanan publik yang lebih kuat.

“Aksi ini menjadi peringatan agar penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Kami berharap ada langkah konkret dari aparat sebelum akhir bulan ini,” tambahnya.

Sikap KAMI ini menegaskan komitmen mereka dalam mengawal isu pemberantasan korupsi di daerah. Di tengah sorotan publik terhadap integritas penegakan hukum, tekanan dari masyarakat sipil dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga.

Aksi yang direncanakan ini diperkirakan akan menjadi ujian bagi aparat penegak hukum, apakah mampu menjawab tuntutan publik, atau justru memperpanjang daftar ketidakpercayaan masyarakat terhadap penanganan kasus korupsi di daerah.

• Irfan Sahab