GMPI Karawang Siap Gelar Aksi Damai, Soroti Lambannya Respons DPRD Soal RDP Parkir RSUD

Foto : Humas DPD GMPI Karawang, Gonaf Lengkong

Nuansametro.com - Karawang | Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI) Kabupaten Karawang melontarkan kritik keras terhadap lambannya respons DPRD Karawang dalam menindaklanjuti permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang telah diajukan sejak awal April 2026.

Melalui Humas DPD GMPI Karawang, Gonaf Lengkong, organisasi tersebut menyatakan kekecewaannya atas sikap DPRD yang dinilai tidak menunjukkan urgensi dalam merespons aspirasi publik, khususnya terkait wacana penggratisan parkir di RSUD Karawang.

“Surat permohonan RDP sudah kami layangkan sejak 7 April, namun hingga kini belum ada tanggapan. Ini mencerminkan lemahnya komitmen DPRD dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat,” tegas Gonaf, Kamis (16/4/2026).

Menurut GMPI, isu penggratisan parkir di lingkungan RSUD Karawang bukan sekadar kebijakan populis yang mudah diputuskan. 

Ada sejumlah aspek krusial yang harus dikaji secara komprehensif, mulai dari dampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), potensi kebocoran dalam pengelolaan, hingga keberlanjutan sistem layanan parkir itu sendiri.

Gonaf menilai, tanpa kajian matang dan forum dialog terbuka seperti RDP, kebijakan tersebut berisiko menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

“Jangan sampai kebijakan yang terlihat pro-rakyat justru memunculkan masalah baru, baik dari sisi tata kelola maupun keuangan daerah,” ujarnya.

Sebagai bentuk tekanan moral sekaligus upaya membuka ruang dialog, GMPI memastikan akan menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Karawang dalam waktu dekat apabila tidak ada kejelasan dari pihak legislatif.

“Aksi ini bukan bentuk konfrontasi, melainkan dorongan agar DPRD segera bersikap. Ini menyangkut kepentingan publik yang luas,” tambahnya.

GMPI juga menegaskan bahwa aksi yang akan dilakukan tetap mengedepankan ketertiban serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga berita ini diturunkan, pihak DPRD Karawang belum memberikan keterangan resmi terkait surat permohonan RDP yang diajukan GMPI. 

Sementara itu, publik menanti langkah konkret wakil rakyat dalam merespons isu yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat luas.

• Kojek