 |
| Foto : Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) dan Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia (MPUII) resmi menjalin sinergi strategis dalam upaya menguatkan kembali kedaulatan rakyat. (Istimewa) |
Nuansametro.com - Jakarta | Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) dan Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia (MPUII) resmi menjalin sinergi strategis dalam upaya menguatkan kembali kedaulatan rakyat yang dinilai kian tergerus dalam satu dekade terakhir.
Kesepakatan tersebut tercapai dalam pertemuan silaturahmi yang berlangsung di Hotel Sofyan, Jakarta, Minggu (26/4), dalam suasana hangat namun sarat keprihatinan terhadap arah demokrasi nasional.
Pertemuan ini tidak sekadar ajang konsolidasi, melainkan penegasan sikap politik-moral terhadap kondisi bangsa.
GMKR dan MPUII menilai telah terjadi kecenderungan kuat dominasi oligarki melalui instrumen partai politik, yang berdampak langsung pada menyempitnya ruang kedaulatan rakyat dalam proses demokrasi dan tata kelola negara.
“Demokrasi kita tidak sedang baik-baik saja. Ada pembajakan sistematis oleh kekuatan oligarkis yang menjauhkan negara dari amanat konstitusi,” menjadi benang merah pandangan yang mengemuka dalam forum tersebut.
Bertolak dari kesamaan visi yang berakar pada Pembukaan UUD 1945, kedua pihak sepakat membangun kerja sama intensif dalam kerangka amar ma’ruf nahi munkar, sekaligus memperkuat peran masyarakat dalam mengawal arah bangsa.
Sinergi ini diposisikan sebagai gerakan moral sekaligus gerakan politik kebangsaan yang berbasis nilai dan konstitusi.
GMKR menegaskan komitmennya sebagai gerakan lintas elemen untuk meningkatkan kesadaran publik dan pendidikan politik rakyat.
Sementara itu, MPUII menyatakan kesiapan untuk mengambil peran lebih aktif dalam proses seleksi kepemimpinan, baik di tingkat nasional maupun daerah, guna memastikan lahirnya pemimpin yang amanah, berpihak pada rakyat, dan bebas dari kendali oligarki.
Kolaborasi ini juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas sosial, memperkuat persatuan umat, serta merawat toleransi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kedua pihak sepakat bahwa perjuangan merebut kembali kedaulatan rakyat harus berjalan seiring dengan upaya menjaga keutuhan bangsa.
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah tokoh dari kedua organisasi. Dari GMKR hadir antara lain M. Said Didu, Marwan Batubara, Moeryono Aladin, Sudarto, dan M. Nursam.
Sementara dari MPUII tampak Tengku Hasanuddin Y.A, Kiyai Achwan, Daniel Rosyid, Bambang Setyo, A. Rofi’i, dan Asep Syaripudin.
Kesepakatan GMKR dan MPUII ini menjadi sinyal awal terbentuknya poros baru gerakan moral-politik yang berupaya menantang dominasi oligarki.
Ke depan, kolaborasi ini diproyeksikan berkembang lebih luas sebagai kekuatan sipil yang mendorong terwujudnya Indonesia yang adil, berdaulat, dan bermartabat.
Di tengah dinamika politik yang kian pragmatis, langkah GMKR dan MPUII bisa dibaca sebagai upaya mengembalikan politik pada rel etik dan konstitusionalnya sebuah agenda besar yang akan diuji oleh realitas kekuasaan itu sendiri.
• Rls/NP
0 Komentar