 |
| Foto : Dapur SPPG Telagasari Mulya 2 ditutup sementara operasional nya. |
Nuansametro.com - Karawang | Kasus dugaan keracunan massal yang menimpa 46 warga di Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, bukan sekadar insiden teknis ini alarm keras bagi tata kelola program makan bergizi gratis (MBG) yang selama ini digadang-gadang sebagai solusi peningkatan gizi masyarakat.
Fakta bahwa sumber dugaan mengarah ke dapur SPPG Talaga Mulya 2 justru mempertegas satu hal, program yang menyentuh hajat hidup orang banyak tak boleh dijalankan setengah matang.
Sejak kasus ini mencuat, respons cepat memang ditunjukkan oleh Tim Satgas BGN Kabupaten Karawang bersama unsur terkait. Investigasi lapangan dilakukan, layanan kesehatan disiagakan, dan koordinasi lintas instansi digelar.
Kepala Satgas BGN Karawang, Ridwan Salam, menyatakan bahwa tim gabungan telah bekerja maksimal, termasuk mengirimkan laporan ke pusat sebagai dasar penindakan.
Namun, pertanyaannya, mengapa insiden ini bisa terjadi sejak awal?
Keputusan BGN Pusat untuk menghentikan sementara operasional SPPG Talaga Mulya 2 patut diapresiasi sebagai langkah korektif. Tapi langkah ini sekaligus membuka ruang kritik yang lebih dalam.
Apakah standar operasional prosedur (SOP) selama ini hanya formalitas di atas kertas? Bagaimana proses pengawasan berjalan sebelum insiden terjadi? Dan yang lebih krusial apakah kapasitas sumber daya manusia (SDM) di dapur-dapur program MBG sudah benar-benar siap?
Ridwan Salam sendiri mengakui bahwa evaluasi akan difokuskan pada SOP, kapasitas SDM, serta mekanisme distribusi.
Pernyataan ini secara tidak langsung mengindikasikan adanya celah dalam tiga aspek fundamental tersebut.
Jika benar demikian, maka kasus Telagasari bukanlah kejadian tunggal, melainkan potensi gunung es yang bisa muncul di wilayah lain.
Program MBG sejatinya membawa misi mulia, memastikan masyarakat, khususnya kelompok rentan, mendapatkan asupan gizi yang layak.
Namun, tanpa sistem pengawasan yang ketat, standar higienitas yang disiplin, serta pelatihan SDM yang berkelanjutan, program ini justru berisiko menjadi bumerang.
Imbauan kepada seluruh pengelola dapur SPPG untuk lebih teliti dan waspada memang penting, tetapi tidak cukup.
Dibutuhkan langkah konkret dan terukur mulai dari audit menyeluruh terhadap seluruh dapur MBG, transparansi hasil investigasi kepada publik, hingga mekanisme sanksi yang tegas dan konsisten.
Publik berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi, bukan sekadar menerima narasi “sedang dievaluasi.”
Kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah sangat bergantung pada keterbukaan dan keseriusan dalam menangani krisis seperti ini.
Kasus Telagasari harus menjadi titik balik. Jika tidak, program makan bergizi gratis berpotensi kehilangan legitimasi sebelum benar-benar memberi manfaat yang luas.
• NP
0 Komentar